oleh

Mutu Layanan SKIPM Palu Tersertifikasi ISO 9001:2015

SULTENG RAYA – Sebagai langkah menuju tatanan normal baru alias new normal, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu, melaksanakan Web Seminar membahas sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan, Selasa (23/6/2020).

Kepala SKIPM Palu, Khoirul Makmun, mengatakan, untuk pelayanan mutu mulai dari mekanisme, sistem dan prosedurnya, SKIPM Palu telah tersertifikasi ISO 9001:2015

“Perlu diketahui ISO 9001:2015 berkaitan tentang jaminan mutu layanan. SKIPM Palu telah tersertifikasi. Bahkan, untuk pelayanan dan penilaian indeks kepuasan masyarakat, sudah kami lakukan penilaian, dan Alhamdulillah mendapat nilai A,” kata Khoirul Makmun.

Bukan hanya itu, kata dia, SKIPM palu juga telah tersertifikasi ISO 17025:2017 tentang akreditasi laboratorium dan tersertifikasi ISO 17020:2012 tentang akreditasi lembaga inspeksi.

Baca Juga :   DPR Minta Pemerintah Buat Platform Pengganti WhatsApp

“Hal itu, menjadi kemajuan yang sangat baik untuk SKIPM ke depannya,” ucapnya.

Senada, Kasubsi Tata Pelayanan SKIPM Palu, Miftahul Hidayati, menjelaskan, keenam pelayanan SKIPM yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2015, yaitu sertifikasi Media Pembawa (MP) tujuan ekspor, sertifikasi MP tujuan domestik, Sertifikasi IKI, sertifikasi CKIB, sertifikasi CPIB supplier  dan sertifikasi HACCP.

“Untuk mendapatkan sertifikasi dari MP harus mengikuti sejumlah prosedur,” kata Miftahul.

Pertama, para pengguna jasa atau stakeholder memasukan permohonan secara online maupun manual. Permohonan secara online, dapat menggunakan aplikasi PPK.

Kedua, kata dia, verifikasi dokumen atas kelengkapan berkas permohonan administrasi dan teknis. Biasanya, kata dia, dalam permohonan terdapat beberapa persyaratan administrasi mengikuti dari jenis MP yang akan dilalulintaskan. Misalnya, jenis MP yang lalu lintasnya terbatas seperti kepiting kenari, atau hiu. Ketiga, pemeriksaan dengan cara analisa terhadap MP.

Baca Juga :   Pelaku Pembobolan Website Untad Ditangkap

“Apakah harus diambil sampel dan dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium? Atau, cukup dengan pemeriksaan klinis, sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,” jelasnya.

Keempat, penerbitan dokumen atau percetakan dokumen. Untuk MP Ekspor, menggunakan kode KI D1. Untuk MP domestik  KI D2. Kelima, verifikasi lapangan, pengecekan kebenaran jenis, jumlah dan ukuran MP.

“Terakhir, penandatanganan dan penyerahan HC (Health Certificate),” tuturnya. ULU

Komentar

News Feed