oleh

Kapolda Persoalkan Tata Kelola Pertambangan

SULTENG RAYA – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Drs Syafril Nursal menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sulteng, Kamis (18/6/2020) siang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Moh Arus Abdul Karim itu membahas tentang persoalan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang ada di Sulawesi Tengah.

Rapat itu juga dihadiri seluruh para anggota Komisi I dan III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu juga dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng diantaranya Irwasda Polda Sulteng, Direktur Reskrimsus Polda Sulteng, Direktur Intelkam Polda Sulteng, Kabid Propam, Kabid Hukum Polda Sulteng, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng.

Baca Juga :   Izin Tinggal Penyintas di Huntara Poboya Sampai Bulan Depan

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulteng mempersoalkan PETI itu sebenarnya ada pada ujungnya, yakni pada tata kelola pertambangan itu sendiri, apabila tata kelola berjalan dengan baik maka diharapkan persoalan PETI itu bisa diatasi.

“Persoalan tambang PETI di Dongi-Dongi, Poboya dan di Parigi saya sudah berupaya pelajari permasalahannya, persoalannya tidak terjadi pada hari ini saja tetapi sudah berulang-ulang, ada upaya penyelesaian tetapi akarnya yang tidak tercapai atau tidak dilakukan, sehingga kembali terjadi pertambangan tanpa ijin,” jelasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto menambahkan, dalam upaya penegakkan hukum, Polda Sulteng telah mengamankan 17 tersangka yang dilakukan proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng.

Baca Juga :   DPR Minta Pemerintah Buat Platform Pengganti WhatsApp

“15 diantaranya sudah dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, sementara dua tersangka lagi masih dalam proses penyidikan,” kata Kabid Humas, Jumat (19/6/2020). */YAT

Komentar

News Feed