oleh

Pelaku Perjalanan Wajib Miliki Bukti Bebas Covid-19

SULTENG RAYA – Setiap orang yang hendak keluar ke wilayah Sulawesi Tengah wajib memiliki hasil rapid test atau swab PCR sebagai bukti bebas covid-19.

Kewajiban itu berdasarkan hasil kesepakatan rapat teknis Bandara Mutiara Sis Aljufri pada 27 Mei 2020 dan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama kepala bandara dan perwakilan maskapai pada 29 Mei 2020.

Salah satu poin kesepakatan ialah pelaku perjalanan wajib memiliki hasil rapid test atau swab PCR, sebagai bukti bebas covid-19.

Guna membantu para pelaku perjalanan mengurusi dokumen kesehatan tersebut, Gugus Tugas Covid-19 Sulteng mendirikan posko pelayanan rapid test di halaman kantor Dinas Kesehatan Sulteng, Selasa (2/6/2020).

Pelayanan rapid test ini dibuka mulai Selasa (2/6/2020) untuk mengakomodir pelaku perjalanan. Khususnya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anggota legislatif dan eksekutif.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Sulteng, Hidayat Lamakarate, sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, berkesempatan meninjau hari pertama pelayanan di posko tersebut.

Hidayat Lamakarate, menyampaikan posko tersebut disiapkan untuk memfasilitasi para pelaku perjalanan yang hendak keluar daerah, baik masyarakat umum maupun ASN, TNI-Polri, BUMN, anggota legislatif dan eksekutif.

“Ini merupakan langkah gugus tugas provinsi untuk memberikan fasilitasi ke ASN yang akan bepergian ke luar daerah,” ungkap sekda.

Khusus para aparat dan pejabat negara, untuk memeriksakan diri di posko harus menunjukkan surat tugas perjalanan dinas dari instansi asal. Sehingga, kata Hidayat, dapat diketahui yang akan keluar daerah merupakan kalangan aparat dan pejabat negara.

“Terima kasih kepada aparat negara selaku pelaku perjalanan yang sadar diri dan bertanggungjawab mendatangi posko untuk mengecek kesehatan via rapid test,” ucapnya.

Terkait batas waktu pelayanan di posko tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, dr Reny Lamadjido, menjelaskan masih akan terus berjalan sampai 3 minggu kedepan.

“Gugus tugas provinsi akan terlebih dahulu mengevaluasi hasilnya setelah 3 minggu,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pelayanan rapid test dibatasi hanya 30 orang per hari. Dengan begitu, pelayanan tidak terjadi penumpukan orang dalam jumlah lebih banyak dan pemeriksaan bisa dilakukan maksimal. RAF

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed