oleh

FMPT Harap Inspektorat Parmout Bekerja Profesional

SULTENG RAYA – Forum Masyarakat Peduli Tilung (FMPT) berharap kepada Inspektorat Parigi Moutong (Parmout) agar bekerja secara profesional dan terbuka.

Hal itu terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tilung tahap III Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong.

Diketahui, kasus tersebut telah dilaporkan oleh salah seorang warga Desa Tilung pada Maret 2020 di Tipidkor Satuan Reksrim Polres Parigi Moutong.

Ketua FMPT, Ikhsan Nur mengatakan, kasus tersebut kini telah dilimpahkan pada Inspektorat Parigi Moutong berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 43 / III / 2020 / Reksrim, Tanggal 30 Maret 2020, yang telah diterbitkan pada Selasa 26 Mei 2020, guna dilakukannya audit investigatif oleh Kepala Inspektorat untuk mengetahui kerugian negara akibat dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) TA. 2019 oleh Kepala Desa (Kades) Tilung inisial BN.

“Perlu diketahui oleh Pemerintahan Desa, bahwasanya DD merupakan hak sepenuhnya seluruh masyarakat desa yang wajib hukumnya dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri secara transparan dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, hanya diberikan kepada keluarga, sahabat dan tim sukses saat pemenangan Pilkades, sehingga yang terjadi kompromis yang merugikan masyarakat dan negara,” kata Ikhsan Nur saat dihubungi Sulteng Raya melalui saluran teleponnya, Kamis (28/5/2020) malam.

FMPT melalui Ikhsan sangat berharap agar kiranya Inspektorat Parigi Moutong dapat bekerja secara profesional, independen, transparan, objektif dan serius dalam menangani kasus dugaan korupsi DD di Desa Tilung.

Lanjutnya, FMPT juga sangat mengapresiasi kinerja dari Tipidkor Sat Reksrim Polres Parigi Moutong yang dengan cepat, tegas dan profesional melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi DD, termasuk di Desa Tilung. 

“Saya selalu ingat pesan senior saya yang juga pendiri FMPT ia berkata, dengan ikhtiar pasti keadilan menemukan jalannya sendiri. Olehnya, seorang pejuang tak boleh banyak khawatir, tidak boleh takut apalagi berhenti dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, karena rakyat berdiri kokoh tepat di samping dan belakang kita,” tegas alumni Ilmu Pemerintahan Fisip Untad itu.

Sementara, Kepala Inspektorat Parigi Moutong, Muh. Sakti Lasimpala yang dikonfirmasi Sulteng Raya, Kamis (28/5/2020) malam mengaku, belum melakukan pemeriksaan terkait adanya penyalahgunaan DD di Desa Tilung. “Kalau utk tahun 2019 kita belum melakukan pemeriksaan,,klw berkenan boleh berkordinasi dgn BPMPD selaku OPD tehnis,,” tulis Muh Sakti Lasimpala melalui pesan WhatsApp, Kamis (28/5/2020) malam.

Informasi yang dihimpun Sulteng Raya bahwa, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor SP2HP / 60 / V / 2020 terkait kasus tersebut, telah diberikan kepada pihak pelapor dan pihak Tipidkor Satuan Reskrim Polres Parigi Moutong juga telah meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna mengetahui kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan penyalahgunaan DD tersebut. */YAT   

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed