oleh

Wali Kota: Ranperda PTSP Sudah Difasilitasi Gubernur

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir Wali Kota Palu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (28/5/2020).

Wali Kota Palu, Hidayat, mengatakan, Ranperda itu telah dilakukan fasilitasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

“Ranperda tersebut telah dilakukana fasilitasi oleh Gubernur Sulteng berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa fasilitasi dilakukan terhadap Ranperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu,” kata Wali Kota Hidayat di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Sulteng, Ranperda Perubahan atas Perda Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan dengan beberapa catatan rekomendasi guna perbaikan untuk diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil persetujuan bersama atas Ranperda tersebut, akan disampaikan kembali kepada Gubernur Sulteng untuk mendapatkan nomor registrasi Perda sebelum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

“Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Hidayat.

Sebelumnya diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan proses pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP dan Rancangan Peraturan DPRD tentang tata beracara dewan kehormatan di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (12/5/2020).

DPRD Kota Palu memberikan sejumlah catatan perlu diperhatikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu. Salah satunya, DPMPTSP Kota Palu harus menyediakan anggaran untuk melakukan sosialisasi Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk produk andalan berbasis elektronik keputusan penerbitan perizinan. NDY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed