oleh

Kantor Desa Lemo Dirusak OTK, Diduga Ada Kaitannya Dengan Penyaluran Dana BLT

SULTENG RAYA – Kantor Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dirusak Orang Tak Dikenal (OTK) yang diduga terjadi pada Ahad (24/5/2020) tengah malam menjelang hari raya Idul Fitri. Pengrusakan kantor desa itu diduga ada kaitannya dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sempat diprotes warga. BLT yang bersumber dari dana desa tersebut disalurkan kepada warga sebagai dampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19). Setiap Kepala Keluarga (KK) yang terdata mendapatkan dana BLT sebesar Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan. Pantauan wartawan koran ini, pengrusakan kantor desa itu dilakukan dengan memecahkan tiga kaca jendela kantor masing-masing dua jendela di bagian depan dan satu jendela di samping kiri kantor desa.

Menurut penuturan beberapa warga setempat, sebelumnya ada protes beberapa warga kepada kepala desa terhadap penyaluran dana BLT. Pasalnya ada warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan dana BLT justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Bahkan ada pengurus BPD yang tercatat sebagai penerima dana BLT.  Sebaliknya ada warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

“Ada warga yang punya kebun kelapa yang setiap panen menghasilkan berton-ton kopra justru dapat bantuan BLT. Anehnya ada pengurus BPD juga dapat BLT. Sebaliknya ada warga yang kehidupannya kurang mampu justru tidak tercata sebagai penerima dana BLT,”ujar salah seorang warga.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga bernama Ardiwan. Dia menduga pengrusakan kantor desa itu ada hubungannya dengan penyaluran dana BLT.

“Kita tidak bisa pastikan siapa pelaku pengrusakan kantor desa ini. Tapi diduga ada hubungannya dengan penyaluran dana BLT,”ujar Ardiwan.

Ardiwan menuturkan di Desa Lemo ada 108 Kepala Keluarga (KK) penerima BLT dari dana desa.  Dari jumlah tersebut katanya ada beberapa warga yang seharusnya sangat layak menerima dana BLT tapi justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan.

“Itu Hajjah Dongi saya sudah usulkan untuk dapat dana BLT tapi ternyata tidak dimasukkan dengan alasan anggaran sudah tidak cukup. Padahal beliau sangat layak menerima bantuan karena beliau lansia yang hidup sendiri tanpa ada penghasilan lain,”jelas Ardiwan.

Selain itu kata Ardiwan, yang juga menjadi pemicu terjadinya protes warga adalah masalah pendataan. Pasalnya petugas pendata mendata semua warga yang tercatat sebagai warga Desa Lemo tanpa membedakan yang layak atau tidak sebagai penerima dana BLT. Akibatnya warga yang telah didata tersebut telah berharap akan mendapatkan bantuan.

“Dana yang siap hanya untuk 108 KK, sementara yang didata lebih dari jumlah tersebut. Karena merasa sudah didata, warga sudah berharap akan mendapatkan dana BLT. Padahal tidak semua warga akan mendapatkan bantuan. Ini akibat kurangnya sosialisasi kepada warga ketika dilakukan pendataan,”jelas Ardiwan.

Sementara itu Kepala Desa Lemo, Zabur mengaku tidak mengetahui apa motif dari pengrusakan kantor desanya. Namun katanya pengrusakan itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat.

“Selama ini tidak ada masalah yang terkait dengan pembangunan di desa ini. Cuma dugaan mungkin pengrusakan ini ada kaitannya dengan BLT karena terjadi setelah penyaluran dana BLT,”ujar Zabur.

Zabur mengakui adanya protes dari beberapa warga terkait penyaluran dana BLT itu, tapi katanya prosentasenya sangat kecil.

“Namanya program baru awal biar bagaimana banyak yang kekurangan. Tapi prosentasenya kalau saya lihat satu dua orang saja yang keberatan, orang yang layak betul,”jelas Zabur.

Zabur menjelaskan,bagi desa yang memiliki anggaran dana desa Rp800 juta kebawah maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT adalah sebesar 25 persen dari total anggaran atau sebesar Rp195 juta. Dari jumlah tersebut kata Zabur yang mendapatkan dana BLT sebanyak 108 KK, sedangkan di desa Lemo terdapat 300 lebih KK. Dia mengatakan, sesuai petunjuk dari pendamping yang mengawasi penyaluran dana BLT, semua warga harus di data lalu kemudian diseleksi kembali.

“Disampaikan oleh pendamping yang mengawasi dana ini semua, biar PNS didata. Kemudian kita ambil rekapannya yang mana yang terdaftar sebagai penerima program PKH dan penerima dan penerima bantuan dana non sehingga tidak masuk lagi sebagai penerima BLT. Tapi biasa yang terjadi di masyarakat kalau namanya didata mereka sudah berharap dapat bantuan. Itu yang banyak melakukan keberatan. Bahkan mereka menganggap dananya kita ambil,”jelas Zabur.

Zabur berjanji akan melakukan evalusi untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang pada penyaluran dana BLT tahap berikutnya. AJI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed