oleh

DPRD Menyampaikan Delapan Rekomendasi LPJK Wali Kota Palu

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Rekomendasi DPRD Kota Palu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2019 oleh Panitia Khusus (Pansus) di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (18/5/2020).

Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Palu, Joppi Alvi Kekung, menyampaikan, Pansus DPRD Kota Palu memberikan delapan rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2019.

Pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam unsur LKPJ Wali Kota Palu agar lebih teliti atau memperhatikan peraturan-peraturan yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku.

Kedua, Tim penyusun LKPJ diharapkan menyajikan data menguraikan beberapa indikator makro Kota Palu. Antara lain, indeks pembangunan manusia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, indeks pendidikan, indeks kesehatan dan angka pengangguran.

“Hal itu penting untuk memudahkan DPRD dalam memberikan masukan terhadap program-program yang berhubungan dengan data indikator tersebut. Selain itu, indikator-indikator makro tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan,” ujar Joppi.

Ketiga, Pansus DPRD Kota Palu meminta Pemkot segera membuat kerja sama dengan unit pengelola Bandara Mutiara SIS Aljufrie Palu dalam hal tempat parkir khusus bandara dengan sepengetahuan DPRD.

Keempat, Pemkot Palu diminta melakukan perbaikan terhadap masalah dan solusi pada penerimaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pada belanja daerah.

Kelima, Pemkot Palu diminta menganggarkan kegiatan pendataan warga miskin Kota Palu, agar ada pemutakhiran data warga tergolong miskin sesuai arahan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keenam, Wali Kota Palu diminta serius memperhatikan kondisi masayarakat penyintas pascabencana 28 September 2018.

Ketujuh, Pansus meminta Wali Kota Palu memperhatikan kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19 dengan data penerima manfaat akurat dan tepat sasaran. Terkahir, Pasus DPRD Kota Palu meminta Wali Kota Palu memperhatikan pelaku-pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Palu dengan program-program Pemerintah, agar dapat membangun sesial ekonomi masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna itu, Pansus juga meminta anggota DPRD Kota Palu untuk melengkapi rekomendasi Pansus dalam rangka penyempurnaan. Apalagi saat ini sudah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Turut Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Erman Lakuana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu, Moh Rifani Pakamundi.

Sebelumnya, Pansus DPRD Kota Palu menggelar rapat membahas LKPJ Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2019 selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Mei 2020. Hal itu berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pembahasan rancangan jadwal masa persidangan Caturwulan II Tahun sidang 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (11/5/2020). NDY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed