oleh

DPRD Minta DPMPTSP Menyediakan Anggaran Sosialisasi OSS

SULTENG RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Rancangan Peraturan DPRD tentang tata beracara dewan kehormatan di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (12/5/2020).

Ketua Pansus DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menyampaikan sejumlah catatan perlu diperhatikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu.

Salah satunya, DPMPTSP Kota Palu harus menyediakan anggaran untuk melakukan sosialisasi Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk produk andalan berbasis elektronik keputusan penerbitan perizinan.

“Baik keputusan penerbitan izin usaha, izin komersil dan atau izin usaha operasional dari pelaku usaha dengan sejumlah persyaratan yang dipenuhi agar bisa terpenuhi asas-asas pelayanan public,” jelas Rusman Ramli.

Kemudian, Pansus juga menilai perlu adanya penambahan gedung DPMPTSP Kota Palu, karena dengan bangunan saat ini dinilai sudah tidak lagi representasi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, Pansus meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki kewenangan untuk memproses perizinan dan non perizinan agar menghilangkan ego sektoral dan bekerja sama dengan DPMPTSP Kota Palu.

“Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan perizinan yang cepat, murah dan tepat waktu demi menciptakan iklim investasi serta percepatan peningkatan pendapatan ahli daerah. Apalagi masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik disampaikan secara langsung maupun lewat media massa,” ujar Rusman Ramli.

Sementara, untuk Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, Pansus menilai masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melibatkan tanaga perancang peraturan perundang-undangan, baik akademisi, praktisi maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulawesi tengah.

Hasilnya, Forum Rapat Paripurna menyetujui hasil kerja Pansus dan keseluruhan muatan yang ada dalam Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Palu Nomor 10 Tahuh 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP dengan sejumlah catatan. Sementara, Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan tidak dapat diteruskan untuk ditetapkan sebagai produk hukum daerah, karena masih perlu penyesuaian. Dengan demikian Pansus secara resmi dibubarkan.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Rizal Dg Sewang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu, Moh Rifani Pakamundi.

Sebelumnya, DPRD Kota Palu menggelar dua kali agenda rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (12/5/2020).

Agenda pertama, pembukaan masa persidangan Cawu II tahun sidang 2020 oleh ketua DPRD Kota Palu, Moh Ikhsan Kalbi selaku pimpinan rapat. Kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna kedua membahas penyampaian laporan Panita Khusus (Pansus) terkait proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan rancangan peraturan DPRD.NDY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed