oleh

Pemda Parmout Terancam Defisit Anggaran

SULTENG RAYA – Pemerintah pusat kembali memotong anggaran daerah. Kali ini, Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong hingga 55 persen.

Pemangkasan anggaran itu, tentunya membuat pemerintah daerah terancam defisit anggaran, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah memotong anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali untuk bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah pusat juga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu mengatakan, pemangkasan DAU oleh pemerintah pusat itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Dia mengaku, siap menjalankan SKB tersebut walaupun pemangkasan anggaran sudah berulang kali dilakukan. Berdasarkan SKB itu kata Samsurizal, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memangkas anggaran yang bersumber dari DAU sebesar 55 persen.

“Saya hanya mau melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Awalnya, seluruh dana DAK sudah ditarik, kemudian ada pemangkasan perjalanan dinas sebesar 50 persen. Di minggu ini juga atau beberapa hari lalu ada lagi surat dari kementerian untuk melakukan pemangkasan DAU 50 sampai 55 persen. Semua anggaran OPD harus dipangkas merata 50 persen. Tidak ada yang dipilih-pilih ada yang dipangkas ada yang tidak.  Makanya saya undang para kepala dinas dan pimpinan DPRD untuk membahas masalah ini,” ujar Samsurizal usai memimpin rapat bersama pimpinan OPD dan pimpinan DPRD di Pantai Mosing, Selasa (12/5/2020) sore.

Samsurizal menegaskan, pemangkasan harus dilakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat baik anggaran di eksekutif maupun di legislatif. Pemangkasan itu, dilakukan untuk pembiayaan penanganan Virus Corona (Covid-19) melalui pemerintah pusat.

“Semua dilakukan pemangkasan termasuk anggaran DPRD. Makanya dalam rapat tadi (Selasa kemarin) saya juga undang pimpinan DPRD. Termasuk juga anggaran dana aspirasi (pokir) harus dipangkas 50 persen. Selanjutnya terserah anggaran dewan yang mengatur anggaran pokir mana yang harus dihilangkan,” jelasnya.

Samsurizal menambahkan, pemerintah daerah hanya diberi waktu selama hari ini membahas pemangkasan anggaran tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya ke pemerintah pusat.

Sementara, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parmout, H Ardi menambahkan, anggaran DAU yang dipangkas tersebut adalah DAU non-gaji. Total DAU non-gaji Kabupaten Parmout tahun ini kata Ardi, sebesar Rp200 miliar lebih sehingga jika dilakukan pemangkasan 50 persen maka DAU Kabupaten Parmout yang akan dipangkas mencapai Rp100 miliar lebih.

Ardi menambahkan, untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan DAU tersebut, Dia berharap adanya silva dari anggaran tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mudah-mudahan BPK dalam waktu singkat sudah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya. Disaat laporan itu ada maka kelihatan ada silva dari anggaran tahun lalu. Jika silva itu sudah kelihatan maka itulah yang akan jadi ABT untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada,” jelas Ardi. AJI 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed