oleh

Pandemi Covid-19, Pembahasan Enam Ranperda ‘Mundur’

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penutupan masa persidangan Caturwulan I Tahun sidang 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Jumat (8/5/2020) malam.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Palu, telah menjadwalkan beberapa kegiatan yang masuk dalam kalender kegiatan Caturwulan I, antara lain, pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Palu.

Namun, akibat pandemi Covid-19, pembahasan keenam agenda Ranperda tersebut terpaksa diundur.

“Semua itu dimundur proses pembahasannya dikarenakan adanya upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di kota Palu,” ujar Wawali Sigit.

Adapun Ranperda dimaksud, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurutnya, Raperda itu masih dalam tahap proses permintaan persetujuan bersama untuk diterapkan.

Kedua, Raperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2020 hingga 2040. Ketiga, Raperda tentang rencana detail tata ruang tahun 2020-2040. Keempat, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kelima, Raperda tentang bangunan gedung. Keenam, Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain keenam Ranperda tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2018 juga masih dalam proses pembahasan.

“Sampai saat ini, juga ada kebijakan Pemkot Palu yang masih dalam proses pembahasan yakni LKPJ Wali Kota Palu akhir Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, Pemkot Palu sangat mengapresiasi kerja keras selama masa sidang Caturwulan I DPRD Kota Palu guna terwujudnya pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dari beberapa agenda di atas, pada prinsipnya Pemkot Palu bersama jajarannya akan memenuhi dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Palu.

“Karena dengan persetujuan dewan yang terhormat semua peraturan perundang-undangan dapat kita laksanakan sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat termasuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Sigit.

Menurutnya, Raperda dan rancangan kebijakan tersebut telah disusun secara optimal dengan ketelitian dan kecermatan oleh Pemkot Palu, namun keberadaannya tetap mengharapkan masukan dan kritikan yang lebih tajam dari para anggota DPRD agar setelah ditetapkan dan diundangkan dapat berjalan dengan baik serta efektif di tengah masyarakat Kota Palu sebagaimana yang diharapkan bersama.NDY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed