oleh

BI Sulteng Pastikan Ketersediaan Uang Rupiah

SULTENG RAYA – Bank Indonesia (BI) memastikan kesiapan dan ketersediaan instrumen pembayaran, baik tunai maupun non tunai menjelang Idul Fitri 1441 H/2020.

Dari sisi pembayaran tunai, Bank Indonesia tetap menjaga ketersediaan uang kartal yang cukup dengan kualitas yang baik di masyarakat. Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang pada Mei 2020 sebesar Rp 843 milyar (UPB 93,64% dan UPK 6,35%), lebih rendah dari realisasi Mei 2019 yakni Rp 1,43 triliun (UPB 94,79% dan UPK 5,21%).

Penurunan ini mempertimbangkan peningkatan transaksi non-tunai di masyarakat dan geliat ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang rupiah layak edar kepada masyarakat. Perbankan juga menjamin ketersediaan uang layak edar melalui ATM dan layanan perbankan lainnya,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Sulteng, M. Abdul Majid Ikram, Jumat (8/5/2020).

Sementara itu, dari sisi non-tunai, Bank Indonesia tetap memberikan pelayanan yang optimal dalam menyediakan sistem pembayaran yang andal dan siap menunjang transaksi non-tunai di masyarakat seperti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Quick Response code Indonesia Standard (QRIS).

Dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat khususnya melalui uang, Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan penggunaan metode transaksi non-tunai,” kata Abdul Majid Ikram.

Menurut Abdul Majid Ikram, untuk meningkatkan transaksi non-tunai, Bank Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS dengan menurunakan biaya Merchant Discount Rate sebesar 0% bagi pedagang Usaha Mikro oleh PJSP  (berlaku sejak 1 April 2020 – 30 September 2020). Kemudian menurunkan biaya SKNBI dari perbankan ke BI yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900 (Berlaku sejak 1 April 2020 – 31 Desember 2020).

Selanjutnya, mendukung akselerasi penyaluran dana bansos non-tunai pada program Pemerintah serta melonggarkan kebijakan kartu kredit.

Khusus kebijakan pelonggaran kartu kredit, dilakukan dengan cara menurunkan batas maksimum suku bunga dari 2,25% menjadi  2 % per bulan (berlaku 1 Mei 2020).

Kemudian, menurunkan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5% (berlaku efektif dari 1 Mei 2020 s.d 31 Desember 2020). Selanjutnya, penurunan besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 (berlaku efektif dari 1 Mei 2020 s.d 31 Desember 2020) serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme diskresi masing-masing penerbit (berlaku efektif dari 1 Mei 2020 s.d 31 Desember 2020). WAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed