oleh

Rektor Unisa : Merdeka Belajar Bisa Jawab Masalah di PT

 

SULTENG RAYA- Rektor Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu, DR Umar Alatas, menilai kebijakan Kempus Merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, mampu menjawab masalah yang selama ini dihadapi oleh perguruan tinggi yakni angka serapan dipasar kerja.

Baginya, Merdeka Belajar: Kampus Merdeka adalah perubahan menset atau paradigma dalam melihat perkembangan perguruan tinggi, karena penilaian kedepan bukan lagi banyaknya lulusan, melainkan jumlah serapan lulusan.

Kampus merdeka kata rektor, inovasinya adalah melihat pasar, sehingga ketika membuka program studi harus melihat kemana serapannya.

Selain melihat pasar, juga harus bisa melahirkan lulusan yang mampu menjiptakan lapangan kerja, tidak hanya semata-mata menciptakan lulusan pencari kerja sebagaimana selama ini, melainkan harus bisa melahirkan lulusan yang bisa berinovasi dan membuka lapangan kerja sendiri, sehingga bisa merekrut tenaga kerja.

Rektor menguraikan, ratusan ribu lulusan yang setiap tahunnya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, paling tidak hanya sekitar 20 persen yang bisa terserap di lapangan kerja, masalahnya adalah bukan hanya karena faktor ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga karena faktor sumber daya manusia lulusan.

Bisa jadi, lulusan perguruan tinggi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, tidak heran jika banyak penyedia lapangan kerja lebih memilih tenaga kerja dari luar, karena perguruan tinggi belum mempu menyediakan sumber daya atau lulusan yang sesuai yang dibutuhkan, akibatnya lulusan perguruan tinggi hanya jadi pengangguran. 

“Melalui Merdeka Belajar: Kampus Merdeka inilah hal-hal tersebut akan diperbaiki,”ungap Rektor Unisa Palu,  DR Umar Alatas, belum lama ini.

Sehingga Prodi kedepan kata Rektor, harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan kerja, agar sumber daya lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu kata rektor, kebijakan mengurangi kewajiban belajar mahasiswa strata satu (S1) di program studi (prodi) atau jurusan menjadi 5 tahun dinilai sangat positif.

Karena Perguruan Tinggi diwajibkan memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) mengambil sistem kredit semester (SKS) di luar kampus sebanyak 2 semester (setara 40 SKS). Di samping itu, mahasiswa boleh mengambil SKS di prodi berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).

Artinya kata rektor, memberikan kebebasan kepada  mahasiswa untuk menentukan nasipnya sendiri. Sehingga makin banyak mahasiswa berinteraksi dengan orang lain, berkenalan, berkomunikasi itu lebih baik, tidak lagi semata-mata menggunakan saintis.

“Karena yang mau dicetak ini bukan hanya semata-mata menjadi akademisi, tetapi disini juga diharapkan ada yang bisa membaca peluang pasar dan membuka lapangan kerja,”ungkap rektor. ENG

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed