oleh

Setop ‘Ganggu’ Pembangunan Huntap, 7.097 KK ‘Terancam’ Terlantar

Jangka waktu pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018 lalu kian mepet. Berdasarkan target awal, pembangunan Huntap seharusnya sudah kelar pada bulan ini.

Oleh: Hangga Nugracha / Sulteng Raya

Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah kebutuhan Huntap di Kota Palu sekitar 7.097 unit lebih. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK) terdampak bencana alam yang memenuhi kriteria diberikan Huntap, yakni 7.097 KK atau sekitar 21.000 jiwa lebih.

Sayangnya hingga kini jumlah pembangunan Huntap tersebut belum signifikan. Padahal, dana pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia untuk pembangunan Huntap sebesar 100 US dolar atau sekitar Rp1,4 triliun sudah siap sejak setahun lalu. Lalu apa kendalaya, sehingga pembangunan Huntap belum kelar hingga saat ini?

Ternyata, beberapa syarat untuk menggunakan dana tersebut belum klir. Pasalnya, dana pinjaman dari Bank Dunia dengan nilai cukup besar itu, tidaklah mudah atau dapat dibelanjakan begitu saja. Karena, penggunaannya dibubuhi sejumlah acuan atau mekanisme yang mesti dijalankan. Salah satunya, lahan untuk pembangunan Huntap harus klir atau tidak memiliki masalah sekecilpun.

Nayatanya, segelintir orang ternyata telah mencoba ‘mengganggu’ proses pembangunan Huntap atau penggunaan dana tersebut. Caranya, segelintir orang tersebut memagar lahan di kawasan relokasi pembangunan Huntap yang diklaim sebagai milik pribadi, khususnya lahan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Padahal, secara alas hak, ternyata lokasi itu merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk dijadikan lahan pembangunan Huntap, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor:369/516/DIS-BMPR-.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penlok Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulteng.

Mirisnya, ulah segelintir orang tersebut berisiko besar. Bahkan, tindakan ‘mengganggu’ pembangunan Huntap tersebut, bisa berakibat menerlantarkan 7.097 KK penyintas bencana. Padahal, satu-satunya asa penyintas bencana yang sebagian besar di hunian sementara (Huntara) maupun di tenda-tenda pengungsian saat ini untuk memiliki rumah layak huni adalah bertumpu kepada Pemerintah dengan skema Huntap.

Wali Kota Palu, Hidayat, mengatakan, proyek Rehab-Rekon pembangunan Huntap itu mendapat pengawasan cukup ketat dari pihak Bank Dunia. Secara detail, kata Wali Kota Hidayat, Bank Dunia akan mengamati progres pengerjaannya.

“Ini persoalan Serius untuk kota Palu kedepan. Karena, pembangunan Huntap itu dibatasi hanya selama 2 tahun saja. Jika masih ada  persoalan sekecil apapun yang ada didalamnya (termasuk gangguan segelintir orang), maka proses pembangunan Huntap itu akan tersendat,” kata Wali Kota Hidayat saat melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BP2W) Sulteng, Ferdinand Kana Lo di ruang kerja Wali Kota Palu, belum lama ini.

Baca Juga :   Tak Masuk DPT, Warga Diakomodir Dalam DPTb

Wali Kota Hidayat sangat menyayangkan tindakan segelintir orang tersebut. Menurutnya, orang-orang yang dinilai ‘mengganggu’ proses pembangunan itu sudah diberikan saran, jika memiliki alas hukum atau bukti kepemilikan tanah yang sah, agar menempuh upaya hukum. Sembari menempuh upaya hukum, diharapkan tidak menghalangi proses pembangunan Huntap.

“Saya sudah sampaikan jika ada warga yang  merasa memiliki lahan dan mempunyai bukti bukti kepemilikannya silahkan mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, namun saya minta biarkan proses huntap itu tetap berjalan,  tolong janganlah diganggu,” ucapnya.

Ia memastikan, ulah segelintir orang tersebut bakal berakibat fatal bagi penyintas bencana kehilangan tempat tinggal saat bencana 28 September 2018 lalu yang akan direlokasi ke Huntap tersebut.

“Jumlah Para penyintas yang akan masuk ke Huntap itu ada sebanyak 7.000 KK. Nah, kalau dikalikan 3 orang saja setiap KK, maka ada 21.000 orang yang akan bisa terlantar akibat ulah oknum tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Hidayat mengajak kepada semua elemen masyarakat berpikir jernih dalam melihat persoalan kebencanaan di Kota Palu saat ini. Ia berharap, penanganan bencana alam yang sedang diupayakan Pemerintah Pusat bersama Pemkot Palu itu agar menanggalkan urusan atau kepentingan-kepentingan lain, khsuusnya masalah politik.

“Dalam hal ini saya mengajak kita untuk tidak membawa bawa persoalan bencana ini ke ranah politik. Tanggalkanlah dulu kepentingan politik. Mari kita berpikir jernih dalam melihat persoalan ini (penanganan bencana). Karena, kalau projek Huntap ini gagal,  maka siapapun yang menjadi Wali Kota kedepan tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Hidayat juga berharap, semua pihak mendukung upaya Pemkot Palu untuk menuntaskan  kesempatan yang diberikan pihak Bank Dunia untuk merampungkan persoalan kebencanaan di Kota Palu, khususnya persoalan lahan Huntap.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu terdapat pembangunan Huntara dibatalkan donatur akibat ulah segilintir orang yang memimpin masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak Huntara.  Akibatnya, tidak sedikit masyarakat penyintas bencana hingga kini hidup di tenda-tenda pengungsian.

“Warga yang masih berada di tenda-tenda pengungsian itu datang kepada saya dan meminta untuk dibangunkan Huntara lagi. Nah, inikan kasihan. Akibat ulah dari segelintir orang yang kemudian berdampak terhadap kesengsaraan warga,” jelasnya.

Baca Juga :   Personil Polres Palu Gowes dan Bagikan Sembako

Mirisnya, saat ditanya alasan menolak Huntara maupun siapa yang memimpin aksi demonstrasi itu, masyarakat justru tidak tahu.

“Jadi sebenarnya persoalan Huntara yang batal itu sudah menjadi pelajaran untuk kita,  sehingga kita tidak mau kasus ini terulang lagi,  dalam hal ini persoalan pembangun Huntap yang akan dibangun untuk saudara-saudara kita yang sangat mengaharapkan dapat hidup bersama keluarganya di rumah yang layak,” tuturnya.

BANK DUNIA BISA TARIK DANA PINJAMAN

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo membenarkan, pembangunan hunian tetap (Huntap) di Sulteng menggunakan dana pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai 100 juta Dolar atau sekitar Rp1,4 triliun.

Penggunaan dana tersebut dibatasi hingga akhir April 2020. Jika tidak, kemungkinan besar dana tersebut bisa ditarik oleh Bank Dunia. Selain untuk pembangunan Huntap, dana tersebut juga ditujukan untuk pembangunan rumah sakit, Puskesmas, pasar dan sekolah di Kota Palu.

Ia mengatakan, meski masa pengelolaan bisa diperpanjang hingga Desember 2020, namun kesempatan tersebut kemungkinannya sangat kecil, jika kendala masih ada. Karena, Bank Dunia juga memiliki serangkaian prosedur untuk memberi kepercayaan menggunakan dananya.

Misalnya, kata dia, masih ada yang ‘mengusik’ jalannya proses pembangunan di lahan relokasi yang ditetapkan oleh melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor:369/516/DIS-BMPR-.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penlok Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulteng. kondisi tersebut bisa menyebabkan Bank Dunia membatalkan atau menarik dananya.

“Sebenarnya dana tersebut lebih di prioritaskan pada pembangunan Huntap. Jadi sebesar apapun Huntap yang akan dibangun akan menggunaan dana yang akan berakhir pada akhir April (2020) ini, namun jika ada perpanjangan hingga Desember 2020 atau bahkan April 2021 nanti, maka harus sudah di list sekarang dan harus Fix hingga akhir tahun, karena  akan disampaikan ke Word Bank bahwa kami akan tetap menggunakan dana ini dan penyerapannya akan berakhir pada Desember atau April. Artinya kita meminta tambahan 4 bulan lagi jika melewati tahun depan,”  kata Ferdinand Kana Lo.

Contoh lain, kata dia, belum klir masalah jumlah Huntap yang akan dibangun menggunakan dana tersebut. Karena, Pemerintah akan membagun Huntap di lahan relokasi sebanyak kebutuhan. Artinya, masyarakat terdampak bencana alam pada 28 September 2018 lalu harus menentukan sikap, mau ikut pindah ke lahan relokasi atau memilih skema Huntap relokasi mandiri. Sehingga, jumlah Huntap yang akan dibangun dapat diketahui berdasarkan data tersebut.

Baca Juga :   Gubernur: 3M, Vaksin Paling Ampuh Perangi Covid-19

Persoalan sekarang, kata dia, masih banyak masyarakat  enggan memilih ikut skema Pemerintah, yakni pindah ke lokasi kawasan Huntap.

“list (daftar) jumlah masyarakat yang ingin pindah itu akan memuat sekian banyak warga yang siap untuk masuk ke Huntap, karena sistem pembangunan Huntap oleh Word Bank ini, yakni adanya kerelaan warga untuk pindah, dalam artian berapa banyak warga yang menyatakan siap untuk pindah begitu juga jumlah rumah yang akan dibangun,” tuturnya.

Intinya, Pemerintah telah memberi solusi dengan melakukan pinjaman di World Bank untuk rehab-rekon, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya.

“Ini pinjaman ada bunganya dan sudah stand by di bank selama satu tahun lebih ini uang. Dan kita bayar bunganya karena sudah melampaui masa pinjaman atau closing date. Akibatnya, kita harus bayar double, sudah bayar bunga, sekarang kena pinalti lagi, karena harus bangun mundur sampai Desember 2020,” jelasnya.

Ia berharap, masyarakat yang terdampak bencana maupun yang berada di zona rawan bencana IV (ZRB IV) alias zona merah agar segera menentukan sikap. Memilih pindah ke Huntap di lahan relokasi atau memilih Huntap relokasi mandiri. Begitu juga, dengan sejumlah masyarakat diharapkan setop ‘mengganggu’ lahan relokasi di Talise. Karena, ulah tersebut justru akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat terdampak bencana. Jika Bank Dunia menarik dananya, akibat ulah segelintir orang tersebut, maka tidak ada pembangunan Huntap. Sementara, masyarakat terdampak bencana yang memiliki hak mendapatkan Huntap akan menjadi korban.

“Kita berharap Proses Huntap ini khusunya persoalan lahan yang ada di Talise itu jangan diganggu karena akan menerlantarkan ribuan orang (7.000 KK), kita tidak menginginkan adanya benturan warga dikemudian hari, karena yang dikhawatiran kalau pembangunan Huntap kali ini batal maka ribuan orang ini bisa ngamuk. Ingat! Kehadiran Pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak berdaya akibat terdampak bencana, dengan memberikan hunian yang layak. Tapi jika masyarakat tidak mau memilih, maka tidak ada lagi pembangunan Huntap tahap selanjutnya, karena masyarakat dianggap sudah mapan,” tuturnya.***

Komentar

News Feed