oleh

Warga Balut Minta Polisi Selidiki Proyek Air Bersih 2018

-Kab. Banggai-dibaca 643 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Sejumlah warga Kelurahan Dodung Kota Banggai, Kabupaten Banggai Laut (Balut) yang tergabung dalam Front Pemuda Menggugat, meminta kepada pihak kepolisian setempat agar melakukan penyelidikan pada proyek air bersih tahun 2018, Senin (13/1/2020).

Salah seorang orator, Jufri yang membacakan gugatan meminta kepada pihak Kepolisian Resort Bangkep melalui Polsek Banggai kiranya dapat melakukan penyelidikan dan atau  pemerikasaan terhadap unsur terkait  yang mengerjakan pelaksanaan kegiatan   proyek air bersih tahun anggaran 2018  dari dana APBD senilai Rp 30 Miliar dengan nilai kontrak berjumlah Rp.29.906.692.000 yang dikerjakan oleh PT Raja Muda Indonesia.

Selain itu kata Jufri, pada tahun 2019 melalui dana APBD juga program proyek air bersih masih mendapat dana tambahan senilai  Rp 5 Miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.981.743.000, tetapi  sampai saat ini juga  asas manfaat pekerjaan proyek itu belum 100 persen dinikmati masyarakat Kelurahan Dodung.

Baca Juga :   Bupati Banggai Buka Raker Teknical Delegate dan Chief De Mencetion

“Olehnya itu, kami meminta kepada pihak Kejaksaan Banggai agar segera memeriksa oknum yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu, sebab mereka kami menduga pelaksanaan  pekerjaan proyek itu bermasalah,” tegasnya.

Usai membacakan tuntutan, dengan pengawalan pihak Polsek Banggai, Front Pemuda melanjutkan pembacaan tuntutannya di hadapan kantor Dinas PUPR. Mereka juga menuntut apabila proyek air bersih yang dikerjakan pihak pengusaha tidak terselesaikan dalam waktu dekat ini, maka Front meminta agar Kadis PUPR Basuki dicopot dari jabatan atau turun dari jabatan.

Diketahui, Front Pemuda Menggugat juga meminta pemerintah Kabupaten Balut, khususnya Dinas PUPR agar segera bertanggung jawab atas ketidakberhasilnya perusahaan yang mengerjakan  Proyek Air bersih pada tahun 2018 kemarin.

Baca Juga :   KALAHKAN POLDA SULTENG, Tim Bulutangkis Polres Banggai Kampiun Piala Kapolda Sulteng 2022

Usai membacakan tuntutan mereka di depan Kantor PUPR. Front melanjutkan orasinya di kantor DPRD Balut dengan tuntutannya yang sama, agar DPRD segera melakukan fungsi pengawasannya terhadap pembangunan proyek Air Bersih tersebut. SUB

Komentar

News Feed