oleh

Bawaslu Periksa Kepala BPBD dan Bappeda Sulteng

SULTENG RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan terhadap dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng. Dua kepala OPD yang menghadiri panggilan Bawaslu, Rabu (8/1/2020) siang, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bartholomeus Tandigala dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hasanuddin Atjo.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen menjelaskan bahwa Hasanuddin Atjo dipanggil untuk diminta klarifikasi terkait  laporan hasil pengawasan. Dimana, hasil temuan Bawaslu, Hasanuddin Atjo diduga menghadiri undangan dan memaparkan visi misi di partai politik untuk maju sebagai kepala daerah.

“Besok (hari ini,red), Bawaslu Sulteng akan melakukan pemeriksaan saksi terhadap dugaan kasus Hasanuddin Atjo,”ujar Ruslan Husen di Kantor Bawaslu Sulteng, Rabu (8/1/2020).

Baca Juga :   Penyaluran Bansos PKH Kelar

Ruslan melanjutkan, dari hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Sulteng, kasus Hasanuddin Atjo merupakan temuan pengawas pemilihan.

“Selanjutnya adalah proses penindakan pelanggaran, untuk Hasanuddin Atjo sudah datang dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Kemudian, dari hasil penindakan nantinya, Bawaslu Sulteng, sesuai dengan ketentuan akan mengumpulkan bukti dan juga kajian. Atas bukti dan kajian tersebut akan disampaikann kepada Komisi ASN di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,”ujar Ruslan.

Sementara itu, pemanggilan kepada Bartholomeus Tandigala untuk permintaan keterangan yang  berasal dari laporan hasil pengawasan Bawaslu se Sulawesi Tengah. Ruslan menyebut, permintaan keterangan kepada Bartholomeus Tandigala merupakan upaya melakukan pengawasan dan pencegahan.

“Hasil keterangan Bartholomeus Tandigala akan dirapatkan lagi melalui rapat pleno pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Jika kemudian ada pelanggaran, terpenuhi syarat formil dan materil akan ditingkatkan pada proses penanganan pelanggaran,”jelas Ruslan

Baca Juga :   Hidayat Lamakarate Siapkan Beasiswa untuk Pelajar SMA dan SMK

Kepada sejumlah wartawan, Ruslan Husen menjelaskan, pemanggilan terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas, karena pengawas pemilu juga mengawasi pelaksanaan ataupun penerapan hukum lainnya. Dia menyebut, penerapan hukum yang diawasi adalah pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa, korps dan kode etik perilaku PNS. Aturan itu, kata Ruslan juga didukung oleh pernyataan dari Menpan RB serta Surat Edaran Menpan RB tahun 2019 yang intinya ASN dilarang berafiliasi, memberikan dukungan ataupun terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah seorang calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafliasi dengan partai politik,”jelas Ruslan.

Baca Juga :   Pemuda Harus Jadi Agen Perubahan Masyarakat

Selain memanggil Kepala BPBD dan Bappeda Sulteng, Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate terkait  dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pemanggilan tersebut rencananya akan dilaksanakan, Kamis (9/1/2020) hari ini. WAN

Komentar

News Feed