oleh

Tolak Uangnya, Laporkan Pelakunya !

SULTENG RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan acara Ngobrol Pengawasan Pemilihan (NGOPI) Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang di kantor Bawaslu Sulteng Jalan Sungai Moutong No.08 Kota Palu, Rabu (18/12/2019).  Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari ormas, wartawan dan penyelenggara pemilu tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen dan Akademisi Untad Dr. Aminuddin Kasim.

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen mengajak semua unsur untuk menolak segala bentuk praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Bawaslu Provinsi Sulteng mengajak semua pihak apabila dalam pelaksanaan kontestasi pemilihan kedepan mendapatkan potensi praktik politik uang, maka yang harus dilakukan adalah menolak uangnya kemudian laporkan pelakunya,” ujar Ruslan Husen.

Baca Juga :   Cuaca Buruk, Produksi Ikan Asin Menurun

Terkait politik uang, hal itu bukan lagi hal baru bahkan senantiasa dikampanyekan sebagai musuh demokrasi dan racun pada proses Pemilu. Namun pada kenyataannya, masih sering ditemui praktik-praktik tersebut. Hal itu lantaran ada kecenderungan sikap dan tingkah laku pemilih yang transaksional dan pragmatis yang menantikannya.

“Hal itulah yang menjadi penyebab pemimpin di tingkat legislatif didominasi oleh para pemilik modal ataupun orang yang sudah populis terlebih dahulu dan mengeyampingkan calon-calon yang memiliki kapasitas handal hanya karena tidak memiliki kemampuan ekonomi. Padahal, diadakannya proses Pemilu diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas, memiliki kapasitas moral yang handal dan kemampuan yang mumpuni,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula, Ruslan menyampaikan, kekhawatiran ketika calon yang melakukan praktik politik uang terpilih sebagai pemimpin maka akan lebih mengutamakan cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Baca Juga :   Diskominfo Sulteng Harap Videotron Jadi Sarana Informasi

Ketika memiliki otoritas untuk mengelola proyek pun, maka akan diberikan kepada koleganya yang mengakibatkan kualitas pekerjaan menjadi rendah sehingga proyek tersebut akan terus dianggarkan dan terulang pada periode selanjutnya. Hal itu bisa menjadi cikal bakal praktik korupsi ditingkatan penyelenggara kekuasaan Negara.

“Dalam konteks kedepan, ada makna daripada politik uang itu. Pertama ada unsur dari subjeknya, jadi dia menyasar siapa calonnya atau tim kampanye sebagai pelaku dari politik uang. Perbuatannya menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Tentunya dalam hal ini harus dibedakan dalam sisi faktualnya ada biaya politik yang sah sebagai operasional dalam kontestasi dan ada praktik politik uang yang itu adalah pelanggaran hukum,” jelas Ruslan.

Baca Juga :   Tipo Terpilih Kelurahan Percontohan Cegah Perkawinan Anak

Untuk itu, apabila dalam proses penyelenggaraan Pilkada atau Pemilu 2020 ditemukan atau teridentifikasi adanya potensi praktik politik uang, Bawaslu Provinsi mengimbau untuk melaporkannya agar bisa segera dilakukan penanganan. CR2

Komentar

News Feed