oleh

Pikada 2020, Bawaslu Ingatkan ASN Netral

SULTENG RAYA – Langkah penegakan terhadap Aparatus Sipil Negara (ASN) tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tengah pada 2020 mendatang rupanya tidak main-main.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husein, mengatakan tidak netralnya ASN dalam setiap kontestasi politik terus menjadi perbincangan dengan dibuktikan berbagai kasus, salah satunya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu.

“Sudah berulang kali kontestasi politik, tidak netralnya ASN masih terus terjadi. Sudah banyak penindakan dilakukan berupa rekomendasi sanksi,  tapi faktanya masih terus terjadi,” tegasnya saat menggelar dialog Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi) di salah satu café di Kota Palu, Rabu (4/12/2019).

Bercermin pada hasil Pemilu 2019, Bawaslu Sulteng telah menindak setidaknya ada 34 kasus pelanggaran netralitas ASN. Jumlah kasus tersebut ditangani masing-masing Bawaslu daerah, diantaranya 1 kasus ditangani Bawaslu Sulteng, 2 kasus ditangani Bawaslu Kota Palu, 2 kasus ditangani Bawaslu Parigi Moutong dan 3 kasus ditangani Bawaslu Tolitoli.

Kemudian, 1 kasus ditangani Bawaslu Buol, 10 kasus oleh Bawaslu Poso, 2 kasus ditangani Bawaslu Morowali Utara, 8 kasus oleh Bawaslu Banggai dan 5 kasus ditangani Bawaslu Banggai laut.

Dari total kasus tersebut, kata Ruslan, jajaran pengawas Pemilu menyampaikan 29 kasus ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk diberikan sanksi. Sedangkan 5 kasus lainnya, berikan kepada dewan etik pemda setempat untuk ditindaki.

“Dari 29 kasus, mayoritas mendapat sanksi sedang,” katanya.

Adapun diklasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran, terdapat 10 kasus ASN mengarahkan memilih pemilih untuk caleg tertentu, 13 kasus kampanye di media sosial, 1 kasus kampanye di tempat ibadah, 3 kasus membagikan bahan kampanye, 1 kasus melakukan praktek money politik dan ada 6 kasus berkategori lain-lain.  Melihat hasil ini, Ruslan, memprediksi akan terjadi lagi pelanggaran ASN pada Pilkada 2020 mendatang.

“Sepanjang kontestasi politik, ASN selalu dilirik para peserta Pemilu. Sebab, mereka memiliki pengaruh hingga ke akar rumput. Ini jadi pekerjaan rumah,” jelasnya.

Terkait penindakan pelanggaran, Ruslan, menjelaskan hasil pelanggaran netralitas ASN, pengawas Pemilu menersukan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, baik kepada Komisi ASN di Jakarta maupun ke Komisi Penegak Etik Pemerindah Daerah.

“Pengawas Pemilu memberikan kajian pelanggaran atas netralitasi ASN kepada instansi berwenang. Berdasarkan hasil kajian pelanggaran, dilakukan mekanisme internal hingga melahirkan rekomendasi sanksi kepada atasan ASN,” jelasnya. RAF

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed