oleh

Tim Untad Teliti Perlindungan Hukum Wartawan

SULTENG RAYA – Dewasa ini, yakni pascareformasi, insan pers atau wartawan terbilang lebih bebas melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan, mengumpulkan hingga mempublikasikan informasi.

Jaminan itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. Meski begitu, praktik lapangan masih saja terjadi itimidasi, penganiayaan, perampasan alat kerja hingga pembunuhan secara sadis terhadap insan pers.

Melihat fenomena yang mengancam kebebasan wartawan, tim peneliti Fakultas Hukum Uiversitas Tadulako kembali melakukan penelitian dengan melibatkan 10 wartawan dari berbagai media di Sulteng dan seorang ahli dewan Pers.

Tim peneliti melakukan wawacara kepada 11 orang narasumber tersebut dengan menyuguhkan 50 lebih pertanyaan berikut nilai setiap pertanyaan.

Baca Juga :   Perayaan HUT ke-8 Sulteng Raya Digelar Sederhana

Selajutnya, hasil dari wawancara tersebut dibahas dalam focus group discussion  (FGD) alias diskusi kelompok terfokus di lantai satu gedung Rektorat Universitas Tadulako, selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat (14-15/11/2019).

Hari pertama membahas perlidungan hukum bagi pers di Indonesia dengan studi kasus di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari kedua membahas penegakan kode etik jurnalis bagi wartawan di Indonesia studi kasus di Kota Palu, Sulteng.

Ketua Tim Peneliti Fakultas Hukum Untad, Rahmat Bakri, mengatakan, penelitian tersebut sangat penting, karena Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Namun, pada praktiknya, masih saja ada tantangan dihadapi para insan pers dalam menjalankan profesinya.

Baca Juga :   Hingga Agustus, Kekerasan Perempuan dan Anak Capai 101 Kasus

“Melalui diskusi ini, semoga kita dapat mendapatkan kondisi terkini perlindungan hukum dan penegakan kode etik jurnalis bagi wartawan di Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah,” kata Rahmat Bakri.

Menurutnya, kemerdekaan pers yang diamanatkan dalam UU Pers merupakan salah satu wujud keadulatan rakyat berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

“Kemerdekaan ini yang coba kita update. Apa kendala-kendala terkini dihadapi wartawan di Sulteng dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyuarakan berbagai infomasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Dalam diskusi tersebut, berbagai kasus mengancam kemerdekaan pers juga diutarakan para praktisi wartawan.

Kesebelas narasumber penelitian, yakni Temu Sutrisno dan Murtalib selaku perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Muhammad Iqbal perwakian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Heri Susanto perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indnesia sekaligus perwakilan Radar TV.

Baca Juga :   Akademisi Menyarankan Pemerintah Subsidi Bahan Bakar Nelayan

Selanjutnya, Ruslan Sangadji selaku Ahli Pers Dewan Pers, Rolex Malaha dari Berita Antara Kantor Perwakilan Sulteng, Yardin Hasan dari Palu Ekspress, Rony Sandhi dari Radar Sulteng, Kristiana Natalia dari Pos Palu, Udin Salim dari Metro Sulawesi dan Hangga Nugracha mewakili Mercusuar. HGA

Komentar

News Feed