oleh

Mahasiswa Kota Palu Tuntut Cabut Perpres BPJS Kesehatan

-Kota Palu-dibaca 488 kali

SULTENG RAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Palu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Rabu (13/11/2019).

Puluhan mahasiswa itu berasal dari Universitas Tadulako dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu meminta agar pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang BPJS Kesehatan.

Menurut Koordinator Aksi, Laju Wardi, beleid atau kebijakan itu dinilai sama sekali tidak memperhatikan kondisi perekonomian warga terdampak bencana. Dikhawatirkan, masyarakat akan kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan yang naik drastis itu.

“Bayangkan, baru setahun dihantam bencana, ekonomi warga belum pulih, pemerintah malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini terkesan dipaksakan dan tidak melihat kondisi masyarakat,” katanya.

Baca Juga :   Pemkot Palu Beri Lima Catatan Ranperda P4GN dan Prekursor Narkotika

Sebelum iuran BPJS kesehatan resmi dinaikkan, banyak ditemukan tindakan yang tidak sesuai terhadap peserta BPJS Kesehatan. Mulai dari ketidaklayakan pelayanan, pengobatan , penelantaran pasien, fullnya ruangan dan masih banyak lagi.

Melihat dari kondisi itu, mestinya BPJS Kesehatan memiliki pengelolan sistem internal yang baik dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan.

Disamping itu, mahasiswa Untad, Amink, mengatakan dorongan aksi demonstrasi dilatarbelakangi masyarakat yang mengeluhkan naiknya iuran tersebut. Keluhan masyarakat itu sesuai kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya.

“Masyarakat sudah kesulitan memulihkan ekonominya, justru dijawab dengan kenaikan iuran BPJS. Ini sangat tidak manusiawi,” tegasnya.

Selain tuntutan cabut Perpres tentang BPJS Kesehatan, aliansi mahasiswa se Kota Palu juga menyatakan menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai tidak atas pertimbangan keadaan ekonomi masyarakat kecil, mendesak pemerintah dan Dirut BPJS untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan internal BPJS. Kemudian, mendesak Direktur BPJS Cabang Palu untuk menyajikan hasil pengawasan terhadap beberapa instansi terkait.

Baca Juga :   MONEV PROGRAM NASIONAL, BPOM di Palu Harap Masyarakat Makin Melek ‘Pangan Aman’

Usai berorasi, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palu, Fera Rusanti menerima puluhan massa aksi. Dalam penjelasannya, Fera, mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang mengalami dampak bencana, telah dialihkan menjadi penerima bantuan iuran.

“Para penerima bantuan iuran, sebagian biayanya akan ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya, yang paling merasakan dari kenaikan iuran ini adalah pemerintah,” jelasnya.

Selama pemulihan dampak bencana berlangsung, BPJS Kesehatan telah menerima ribuan data peserta BPJS Kesehatan yang minta dialihkan menjadi penerima bantuan iuran. Seperti Pemerintah Kota Palu, menurut Fera, pihaknya setiap bulan menerima sekitar 1.000 daftar peserta BPJS Kesehatan yang minta dialihkan menjadi penerima bantuan iuran

Baca Juga :   Pengurus LPPD Palu Periode 2022-2027 Dilantik

“Seperti juga di Kabupaten Donggala, sekitar 3.000 pasien kelas 3 yang menunggak, dialihkan tanggungannya ke  Pemerintah KABUPATEN donggala. Jadi pemerintah yang bayar iurannya,” sebutnya. RAF

 

Komentar

News Feed