oleh

Kementerian PUPR Workshop Program Kotaku

SULTENG RAYA – Untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan umum program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan program Kota Tanpa Kumuh, melaksanakan workshop program Kotaku dan memorandum program penanganan prioritas kawasan kumuh yang digelar di aula Hotel Bumi Harapan, Rabu (2/10/2019).

Workshop yang berlangsung selama dua hari itu, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tolitoli, Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin dan diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur kelompok kerja pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Tolitoli unsur perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan kelurahan, koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pihak swasta, perguruan tinggi, unsur LSM dan pihak media.

Sedangkan narasumber dan pemandu kegiatan yang hadir masing-masing, Kelompk Kerja (Pokja) Kabupaten Tolitoli, Kepala Satuan Kerja (Satker) Kabupaten Tolitoli dan tim program Kotaku Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua panitia pelaksana workshop, Agus Kurniawan mengatakan, tujuan dari kegiatan workshop ini agar peserta dapat memahami kebijakan daerah dalam penanganan kumuh, pemerintah daerah mampu menyusun strategi skala kawasan dan membangun kolaborasi untuk penanganan kumuh di Kabupaten Tolitoli, pemerintah juga dapat menyusun strategi kolaborasi penanganan kumuh dan perangkat daerah, pihak swasta, perguruan tinggi serta masyarakat mampu mematahkan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi kegiatan penanganan kumuh.

Sementara, Sekretaris Daerah Tolitoli, Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin mengatakan, program Kotaku menekankan peran pemerintah daerah sebagai nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif.

“Untuk menurunkan lokasi permukiman kawasan kumuh di wilayah perkotaan, dibutuhkan sinergitas dengan berbagai pihak sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian,” kata Sekda.

Olehnya itu kata Sekda, pelaksanaan workshop ini penting dan strategis untuk dilakukan agar bisa menjaring berbagai ide dan gagasan yang bersifat solutif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di daerah tercinta ini.

“Penurunan jumlah permukiman kumuh yang belum signifikan merupakan tantangan bagi kita semua dalam mewujudkan nol hektar kawasan kumuh, yang terpenting untuk dilakukan adalah mengesampingkan ego sektoral dalam menangani permasalahan permukiman kumuh, yang dibutuhkan saat ini adalah penyusunan dokumen perencanaan yang sistematik, komprehensif dan kolaboratif dengan memperhitungkan pembiayaan maupun sinkronisasi program yang melibatkan semua pihak,” tutur Sekda Tolitoli.

Turut hadir dalam acara tersebut, pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Tolitoli Moh. Randi Saputra AR beserta anggota DPRD lainnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolitoli Ir. Fadjar Suko Syuhadha, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolitoli, organisasi perangkat daerah kabupaten dan unit kerja terkait lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, Camat dan Lurah se-Kota Tolitoli, anggota Pokja PKP Kabupaten Tolitoli, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Tolitoli dan pengurus program Kotaku Kecamatan Baolan. TAM

Komentar

News Feed