oleh

Pilkada 2020, Terancam Tanpa Pengawasan

SULTENG RAYA – Pelaksanaan Pilkada di Kabupatan/Kota pada tahun 2020, terancam tanpa pengawasan. Hal itu mengacu pada dasar hukum yang digunakan yakni Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masih menyisakan sejumlah masalah. Diantaranya, yang paling mendasar adalah nomenklatur lembaga Panwaslih Kab/ Kota yang masih bersifat ad hoc.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan perubahan UU Nomor 10 tahun 2016, baik itu yudisial review maupun usulan kepada presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perubahan UU ini memang sangat mendesak, pasalnya, tahapan Pilkada tahun 2020 sesuai PKPU no 15 akan dimulai pada Oktober 2019 mendatang. Proses revisi UU sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan tahapan Pilkada semakin dekat. Jika revisi UU No 10 tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka bisa jadi Pilkada tahun 2020 tanpa ada pengawasan.

Wacana ini berkembang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Problematika Hukum UU No. 10 tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulteng di salah satu Hotel Kota Palu, Ahad (15/9/2019).

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen mengatakan,  jika Pilkada tahun 2020 masih menggunakan UU no 10 tahun 2016 sebagai dasar hukum, maka hal ini berpotensi melahirkan sengketa.   

“Undang – Undang ini harus diubah,”ujar Ruslan Husen saat membuka kegiatan .

Menurut Ruslan, eksistensi dan peran Bawaslu pada Pemilu tahun 2019 memang sangat kuat, dilihat dari sisi kelembagaan serta dari sisi tugas dan wewenang. Dari sisi kelembagaan, jika semula hanya Bawaslu di tingkat pusat yang dipermanenkan, namun saat ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak lagi sekedar panitia yang bersifat ad hoc, tetapi telah bermetamorfosis sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen.

 

Demikian pula dari sisi tugas dan wewenang, Bawaslu juga tidak hanya sekedar merekomendasikan temuan hasil pengawasan atau laporan dugaan pelanggaran tetapi juga dapat bertindak sebagai lembaga pemutus, sehingga menjadi hak istimewa bagi Bawaslu untuk menjadi eksekutor dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses Pemilu, yang produk hukumnya telah mengalami pergeseran dari sekedar “rekomendasi” menuju “putusan” yang mengandung sifat eksekutorial.

 

Meskipun performa kelembagaan dan peran Bawaslu semakin kuat melalui undang-undang Pemilu, namun eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kembali mengalami pelemahan. Contohnya, Kata Ruslan, pada Undang-Undang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level Kabupaten/Kota sebatas “Panitia” yang bersifat ad hoc, sementara saat ini kelembagaan pengawas Kabupaten/Kota ini melalui Undang-Undang Pemilu telah bermetamorfosis sebegai lembaga pengawas yang bersifat permanen dengan nomenklatur “Bawaslu Kabupaten/Kota”

 

Selanjutnya dari aspek waktu penanganan pelanggaran pemilihan pada Undang-Undang Pilkada, terhitung sangat singkat yaitu 5 Hari, sedangkan pada Undang-Undang Pemilu waktu penanganan pelanggaran pemilu memiliki waktu yang lebih lama yakni 14 Hari. Adapun dari sudut pandang produk hukum penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu ialah berupa putusan. Sedangkan Undang-Undang Pilkada, harus kembali terjadi kemunduran yaitu produk hukum yang hanya berupa pemberian rekomendasi, yang tindak lanjutnya berada ditangan KPU.

 

Sementara itu, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap undang-undang 10 tahun 2016, diantaranya menghadap kepada presiden Republik Indonesia  membahas sejumlah problematika yang ada. Kemudian ke Mahkamah Konstitusi untuk membahas perubahan UU tersebut.

“Paling tidak Panwaslu di UU no 10 tahun 2016 sama dengan kewenangannya  di UU nomor 7 tahun 2017 sesuai putusan Mahkamah konstitusi. Ini merupakan langkah institusional yang kami lakukan untuk menjawab berbagai problematika  yang ada,”ujarnya.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo terdapat lima permasalahan utama, UU Pilkada harus diubah, yang pertama yakni lembaga pengawas di tingkat Kabupaten/Kota masih menggunakan istilah ‘PANWAS’  bukan Bawaslu. Kemudian, kedua Ketidak -tegasan  parameter  hukum antara Tim kampanye dan Relawan. Ketiga, larangan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Keempat, Waktu Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu hanya 5 Hari dan kelima yakni tolok ukur pelanggaran TSM belum tegas.

Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Problematika Hukum UU No. 10 tahun 2016 itu, peserta diskusi sepakat dengan adanya usulan perubahan UU Pilkada. Dalam kegiatan itu, menghadirkan tiga narasumber yakni anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Prof. Topo Santoso dan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Abdullah Iskandar.

Peserta sendiri berasal dari berbagai lembaga, diantaranya penyelenggara Pemilu, Pimpinan partai politik, Tim pemeriksa daerah DKPP, penggiat Pemilu, ormas serta media. WAN  

Baca Juga :   Dari Sumatera ke Palu Bawa 7,3 Kg Sabu

Komentar

News Feed