oleh

Gelar FGD Problematika Hukum UU No. 10 Tahun 2016

SULTENG RAYA – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) Problematika Hukum UU No. 10 tahun 2016 di salah satu Hotel Kota Palu, Ahad (15/9/2019). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Prof. Topo Santoso dan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Abdullah Iskandar.

Ketua Panitia, Ridwan Kasim dalam laporannya mengatakan, FGD tersebut dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kerangka hukum undang-undang Pilkada yang bermartabat dan taat asas dari tujuan demokrasi. Menurut Ridwan Kasim, Pilkada merupakan Pesta Demokrasi Rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik maupun secara independen.

“Dalam pelaksanaan Pilkada terdapat beberapa permaslahan dalam kerangka hukum yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggaraan maupun peserta Pilkada,”ujar Ridwan Kasim.

Baca Juga :   Gubernur: 3M, Vaksin Paling Ampuh Perangi Covid-19

Menurut Ridwan, FGD tersebut dilaksanakan karena UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dianggap tidak mampu menyelesaikan kompleksitas Pilkada yang akan diadakan serentak tahun 2020.

“Diantara problem itu yakni proses penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat, Nomenklatur lembaga Panwasli Kab/ Kota yang masih bersifat ad hoc, dan masih banyak fakta di lapangan, baik saat pilkada sebelumnya tahun 2017 dan tahun 2018. Bahwa terdapat banyak hal yang tidak dapat dimaksimalkan akibat tidak adanya ketentuan yang mengatur, maka Bawaslu menganggap perlu untuk melaksanakan Focus Group Discussion,”ujar Ridwan Kasim.

Dalam pelaksanaan FGD yang dihadiri oleh ratusan peserta tersebut, banyak masukan dan saran yang diberikan untuk Bawaslu. Peserta sendiri berasal dari berbagai lembaga, diantaranya penyelenggara Pemilu, Pimpinan partai politik, Tim pemeriksa daerah DKPP, penggiat Pemilu, ormas serta media. WAN

Baca Juga :   Pasien Covid-19 Dirawat di Palu 99 Orang

Komentar

News Feed