oleh

Cegah Penyebaran Radikalisme Untad Gandeng Polda Sulteng

SULTENG RAYA – Dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme dalam kampus, Universitas Tadulako (Untad) menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)  antara Untad dan Polda Sulteng dibidang kerjasama dalam mencegah dampak dari radikalisme di wilayah kampus khususnya kepada mahasiswa, Kamis (29/8/2019).

Tidak hanya itu, keseriusan Untad dalam mencegah penyebaran radikalisme dalam kampus terlihat dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan, salah satunya  usai menggelar kegiatan Pelatihan Pencegahan Radikalisme tahap pertama pada Jumat (23/08) yang lalu.

Pusat Pengembangan Deradikalisasi dan Penguatan Sosio-Akademik (Pusbang Depsa) Untad kembali menggelar Pelatihan Pencegahan Radikalisme tahap dua yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU tersebut.

Baca Juga :   6 Kepala SD di Palu Jadi Kepsek Penggerak

Pelatihan Pencegahan Radikalisme tahap dua tersebut menghadirkan Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto, MSi  sebagai narasumber. Pelatihan ini diikuti sebanyak 250 mahasiswa yang diutus dari berbagai fakultas.

Dalam sambutannya, Prof Dr Ir Mahfudz, MP selaku Rektor Untad mengapresiasi kehadiran Kapolda Sulteng sebagai narasumber pada kegiatan pencegahan radikalisme di Untad tersebut.

“Merupakan sebuah penghargaan yang besar untuk Untad atas kehadiran Kapolda Sulteng di tengah kesibukannya yang cukup padat. Dapat meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada pelatihan pagi ini adalah wujud keseriusan beliau untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada Mahasiswa Untad akan pentingnya mengetahui bahaya dari dampak radikalisme,”tutur Rektor.

Dia berharap, dengan adanya materi dari Kapolda Sulteng, mahasiswa Untad akan lebih mengenal bahaya radikalisme dan memiliki konsep pemahaman kebangsaan yang kokoh sehingga tidak mudah terpapar radikalisme dikemudian hari.

Baca Juga :   Museum Balai Kirti Menerima Koleksi Milik Wapres RI Ke-6 dan Ke-9

Pada kesempatan tersebut, Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto, MSi, memaparkan bahwa radikalisme bukanlah sebuah ‘produk’ atau ajaran suatu kepercayaan/agama melainkan kumpulan masalah yang terkait dengan isu politik, sosial dan budaya.

Dalam kehidupan nyata, orang-orang yang terpapar radikalisme menginginkan sebuah perubahan, pembaharuan ataupun  perombakan yang signifikan dengan menggunakan kekerasan atau sesuatu yang drastis sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sosial Media dipercaya menjadi jalan termudah untuk menyebarkan paham-paham radikalisme yang tentu saja akan terpapar kepada anak muda khususnya mahasiswa.

Saat ini, kata dia, radikalisme banyak menjurus kepada isu budaya, salah satunya diskriminasi ras dan etnis, sehingga telah ada sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Yaitu berdasarkan UU No 40 Thn 2008, ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta Rupiah.

Baca Juga :   Kolabarasi Organisasi Internal, SMP Al-Azhar Mandiri Palu Santuni Anak Panti

Selain itu, Lukman menjelaskan, siapa saja yang turut menyebarkan kebencian terkait SARA sehingga menyebabkan permusuhan diantara kelompok masyarakat akan dihukum menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda satu milyar.*/ADK

Komentar

News Feed