oleh

CSR, HARAPAN DARI SUKA RELA MENUJU KEWAJIBAN

Oleh : Bayu Febrianto

(Penulis adalah Alumnus Angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

Indonesia of fabulously rich and Indonesia is desperately poor

(Indonesia Kaya dan Indonesia juga miskin)

Bahasa paradoks yang dikemukakan oleh Carolyn Marr dalam bukunya Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia melengkapi sejumlah gambaran ataupun potret dari buruknya pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sejumlah kalangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun kalangan luar negeri menilai alam Negara Indonesia adalah sepotong surga yang jatuh di bumi. Namun paradigma tersebut berubah, seiring berjalannya 74 Tahun kemerdekaan Indonesia (medio 2019), kekayaan alam terus menerus dikeruk dari perut bumi Indonesia baik dilakukan  pihak dari Pemerintah sendiri melalui BUMN yang concern terhadap pengelolaan kekayaan alam maupun dari pihak swasta. Namun apa di kata, pengelolaan sumber daya alam yang massif belum banyak memberikan konstribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat  dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang masih hidup di garis kemiskinan, angka pengangguran yang masih tinggi dikarenakan angkatan kerja tidak memiliki skill atau kompetensi yang memadai untuk dibutuhkan oleh perusahaan maupun yang lebih miris lagi pengelolaan belanja negara masih belum terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada awal di era pemerintahan berdirinya negara Indonesia, praktek pengelolaan sumber daya alam masih berkutat pada orientasi upaya untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi lepas dari masa penjajahan. Diskresi pemerintahan ini mengarah pada pengertian/deskripsi pengelolaan sumber daya alam hanya lebih dipandang dan dipahami dalam konteks economic sense dan belum mengarah pada ecological and sustainable sense (Mas Achmad Sentosa, ICEL, Hlm iii). Karena pengelolaan sumber daya alam hanya diperuntukkan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara untuk membangun infrastruktur maupun kewajiban-kewajiban pembiayaan lainnya tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitarnya, aspek kerentanan (vulnerability), keterbatasan daya dukung dari lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, perekrutan pekerja lokal yang terbatas serta hanya mengisi sektor informal belaka yang menyebabkan rentan terjadinya konflik sosial hingga habisnya sumber daya alam yang tidak terbaharukan tersebut menjadi problematika yang tidak kunjung terselesaikan.

Dalam berbagai perspektif teori pengelolaan negara dalam optik hukum administrasi, muncul 1 (satu) konsep yang tidak hanya melibatkan pihak Pemerintah yang mewakili negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial namun juga melibatkan pihak-pihak yang di luar pemerintah termasuk swasta, konsep tersebut bernama good governance. Sebenarnya, lahir dan berkembang awal mulanya konsep good governance memang berasal dari negara-negara yang menganut paham/tradisi hukum common law, namun seiring berjalannya waktu, konsep/gagasan yang dianggap melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholder) ini dalam menjalankan organisasi yang bernama negara dapat diterima dalam berbagai sistem hukum diluar negara-negara yang menganut sistem common law (seperti sistem hukum Civil Law, Scandinavian Law dan Islamic Law) sebagai konsep yang sifatnya universal.

Peran swasta untuk diminta pertanggungjawabannya dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan khususnya pada masyarakat dimana tempat usahanya berdiri dinamakan tanggung jawab sosial atau bahasa asingnya corporate social responbility atau disingkat CSR telah lama di suarakan oleh para pakar baik datangnya dari pendapat sendiri maupun melalui hasil kesepakatan konferensi/pertemuan dunia  sebelum Undang-Undang maupun regulasi mengaturnya. Salah satu pendapat pakar yang penulis kutip ialah Michael Hopkins, yang menjelaskan “CSR lebih berupaya kepada jalan bagaimana para pelaku usaha bisa memberikan konstribusi dalam pembangunan dunia dalam jangka panjang, bukan hanya sekedar dalam upaya mengatasi pada masa-masa kritis”. Pendapat lainnya di luar Michael Hopkins seperti yang disampaikan kesepakatan  dalam pertemuan Policy Integration Departement World Commision on the social dimension of Globalization International Labour Office Genewa 2004 menjelaskan bahwa “CSR berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggungjawab  dengan memperlakukan stakeholders dengan cara yang bisa diterimanya”.

Kebijakan pemerintah di masa lalu yang terlalu memandang lingkungan sebagai objek yang perlu dilakukan eksploitatif tanpa mengindahkan kewajiban-kewajiban pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan (suistanable), perlakuan yang tidak seimbang kepada penduduk dimana wilayah sekitar perusahaan pertambangan berdiri  maupun pembuatan undang-undang dan regulasi yang hanya menguntungkan sektor pemodal besar dalam bentuk kemudahan investasi serta insentif yang menguntungkan justru memberikan dampak negatif bagi negara, hal ini terlihat dari terciptanya iklim persaingan usaha pertambangan yang tidak kondusif, terjadinya resistensi dari masyarakat akibat perlakuan tidak adil dari negara seperti penyerobotan lahan yang sudah didiami bertahun-tahun oleh masyarakat oleh perusahaan swasta maupun BUMN tanpa ganti rugi yang sepadan, unjuk rasa, pemblokiran jalan menuju wilayah pertambangan. Kondisi ini kemudian diperparah lagi dengan adanya upaya pembiaran oleh negara yang menyebabkan rendahnya apresiasi perusahaan terhadap berbagai gejolak sosial.

Peristiwa ini tidak akan terjadi apabila perusahaan pengelola sumber daya alam secara sadar mau berkontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan bukan hanya berpikir mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (profit oriented) akan tetapi lebih mengedepankan berdirinya perusahaan hingga saat ini adanya peranan ataupun bantuan banyak pihak. Sehingga tidaklah hanya semata-mata mementingkan kewajiban ekonomis dan legal para pelaku pemegang saham (shareholders) saja namun jauh daripada itu terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Corporate social responbility dalam sudut pandang hukum administrasi memberikan peran kepada pelaku usaha untuk bersama-sama pemerintah bertanggungjawab dalam mensejahterahkan masyarakat  khususnya pelaku usaha yang menjalankan usaha di sektor pengelolaan sumber daya alam. Corporate social responbility penulis maknai bukan hanya ingin mengugurkan kewajiban sosial kepada masyarakat namun lebih daripada itu berkorelasi pada semua hubungan yang terjadi pada pelanggan (customers), karyawan perusahaan, komunitas masyarakat, investor, pemerintah sebagai pemberi izin, dan kompetitornya baik yang bergerak di bidangnya maupun di luar bidang usahanya.

Fakta empiris yang tidak bisa diabaikan dan butuh perhatian serius dari negara, dengan mencuatnya dalam 1 dasawarsa ini beberapa kasus pembuangan limbah berbahaya hasil pengelolaan sumber daya alam ke lingkungan masyarakat, penambangan yang tidak berizin ataupun benturan konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan pengelola sumber daya alam seperti kasus Lumpur Porong di Kabupaten Sidoarjo, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat atau tindakan perusahaan penambang pasir di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur tanpa study kelayakan dan terencana yang berakibat areal izin yang masuk hutang lindung menjadi rusak. Mengantisipasi agar kasus-kasus diatas tidak terulang sebaiknya norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Pasal 74, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b maupun turunan breakdown dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ditegakkan. Frasa “wajib” dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dengan ketentuan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Frasa “wajib” ini sebagai norma terikat dan tidak memberikan ruang yang leluasa kepada para perusahaan untuk mengabaikan dan memberikan tafsiran sendiri sesuai kehendak. Dalam aspek sosial, CSR dari para pelaku usaha pengelola sumber daya alam lebih menyangkut etika bisnis dan keberlangsungan nama baik perusahaan kepada klien, kompetitornya maupun di dunia usaha.

Kesuksesan pelaksanaan CSR dalam dunia usaha sangat tergantung pada direksi. karena

Perseroan Terbatas dalam perspektif hukum privat sebagai badan hukum dan badan hukum merupakan salah satu subjek hukum (natuurlijke persoon), personifikasi hukum dari perseroan terbatas yang menjalankan hak, kewajiban, keberlangsungan dan kecakapan dalam bertindak digerakkan oleh manusia yang cakap (beekwamheid), sehingga bilamana di analogikan, direksi seperti ibarat nakhoda kapal yang memberikan arahan dan petunjuk dalam mengarungi samudera nan luas yang bernama dunia usaha.

Pada masa kini, sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga independen yang memberikan apresiasi kepada perusahaan yang concern dan menaruh perhatian kepada tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. Salah satunya seperti penulis kutip berita online Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 23 Februari 2018 dengan judul “72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responbility (ICSRA) II 2018. Hal ini menurut penulis cenderung mengarah kepada arah yang sangat positif baik support dari Pemerintah melalui peran regulasi dan pengawasan (pemberian sanksi), peran masyarakat maupun peran swasta itu sendiri sehingga harapan dan marwah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar perusahaan pengelola sumber daya alam dapat terpacu untuk lebih memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis menutup tulisan ini dengan meminjam pameo dari Thomas Hobbes “Homo Homini Lupus” (Manusia menjadi serigala bagi manusia lain), semoga perusahaan jangan seperti “serigala” namun perusahaan dipersonifikasikan sebagai manusia yang bermanfaat dan menyeimbangkan kehidupan sosial (amal jariyahnya) dengan kehidupan duniawinya. Semoga !!!!!!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed