oleh

Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Belum Optimal

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengungkapkan, upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan pelayanan publik di Sulawesi Tengah masih menemui kendala.

Merujuk pada hasil review Ombudsman RI tahun 2017, kata Gubernur Longki, ada sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Seperti, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.

Kumala Digifest

“Masih ada kendala-kendala yang kita dapatkan, sehingga pelayanan pengaduan tidak berjalan optimal,” katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan penandatanganan komitmen bersama dan workshop penguatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng, di salah satu Hotel di Kota Palu, Selasa (17/7/2019).

Selain itu, kata dia, kekurangan anggaran yang secara khusus disediakan untuk unit pengelolaan pengaduan, keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak adanya mekanisme pengelolaan pengaduan merupakan serangkaian kendala optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat.

Baca Juga :   Honda Sulteng Edukasi Safety Riding ‘Pahlawan Itu Selalu #Cari_Aman’

“Ini harus jadi bahan evaluasi dengan harapan segala komponen kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik bisa terpenuhi,” jelasnya.

Ditengah kendala itu, Gubernur Longki berharap seluruh perangka daerah tetap berkerja optimal dalam melakukan pelayanan terhadap pengaduan pelayanan publik dari masyarakat.

“Saya harap perangkat daerah bisa lebih apresiatif menerima sebagai pengaduan pelayanan publik dari masyarakat,” harapnya.

Diketahui, pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan kepada perangkat daerah merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU tersebut, perangkat daerah wajib menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan serta  menugaskan pelaksana yang berkompeten menangani pengaduan masyarakat. RAF

Komentar

News Feed