oleh

Longki Harap OPD Tidak Jauhi Pengaduan Masyarakat

SULTENG RAYA –  Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) oleh seluruh OPD disaksikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah dan Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (17/7/2019).

Gubernur Longki mengatakan, penandatanganan komitmen tersebut merupakan langkah awal dan selanjutnya meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Salah satu caranya, tidak menjahui segala pengaduan dari masyarakat .

“Jangan jauhi pengaduan masyarakat. Sebab pengaduan itu bukanlah musuh atau seuatu yang harus dijauhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.

Baca Juga :   Pemkot Palu Utus Tim Rescue ke Sulbar

Untuk itu, Gubernur Longki menekankan OPD yang telah menandatangani SP4N lebih bersikap apresiatif terhadap segala pengaduan disampaikan masyarakat . Caranya, menyediakan sarana dan prasarana, mekanisme pengelolaan pengaduan dan ketersediaan anggaran memadai.

“Jika ini dilakukan, akan berdampak positif terdahap penyelenggaraan pelayanan publik yang ada  pada masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.

 

MEDSOS BISA JADI SARANA

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty menjelaskan saat ini masyarakat sangat membutuhkan adanya saluran untuk mengadukan permasalahannya terkait pelayanan publik.

“Berawal dari penandatanganan komitmen SP4N, ini langkah awal meningkatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulteng,” jelas Lely.

Salah satu kemudahan dalam membangun saluran pengaduan tersebut, Pemprov Sulteng dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial (Medsos) sebagai sarana pelayanan pengaduan.

Baca Juga :   Diresmikan 1 Februari, Bank Syariah Hasil Merger Rampungkan Perizinan

Sebab, kata Lely, arus informasi berbagai macam keluhan tentang pelayanan publik dinilai sangat kencang.

“Saat ini kita didukung perkembangan zaman yang mana IT jadi sarana mengelolah berbagai aduan. Tentunya ini sangat memudahkan bagi pemerintah merangkafer seluruh pengaduan masyarakat,” katanya. RAF

Komentar

News Feed