oleh

Longki Akui Sulit Mencairkan Anggaran Bencana di Sulteng

SULTENG RAYA – Sulitnya menyalurkan bantuan kebencanaan dalam situasi darurat di Kementerian Keuangan (Kemenku) sangat dirasakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menilai birokrasi keuangan jadi kendala sulitnya menyalurkan bantuan kebencanaan kepada warga terdampak.

“Jelas-jelas aturannya seperti itu, tapi susah sekali cairkan, meskipun sudah dalam kondisi darurat,” katanya saat menerima kunjungan Country Direktor ADB, Winfried F. Wicklein bersama Satgas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR), Badan Perencanaan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Kementrian Keuangan RI, di Ruang Kerja Gubernur Sulteng, Rabu (12/62019).

Meskipun mekanisme pencairan bantuan telah dilakukan pemerintah daerah sesuai aturan perundang-undangan, dinilai masih juga sulit dicairkan. Walaupun dalam kondisi darurat, kata Gubernur Longki prosesnya tetap saja sama.

“Ternyata tidak mudah mencairkan anggaran kebencanaan, entah dananya ada atau tidak ada, sama saja sulitnya,” jelasnya.

Kendala birokrasi tersebut menyebabkan bantuan kebencanaan tidak selurunya terbayarkan kepada warga terdampak bencana. Bantuan kebencaan yang sangati dibutuhkan saat ini adalah Stimulan dan  Jaminan Hidup (Jadup).

Selain bantuan kebencanaan, pelunasan pembayaran proyek pembangunan hunian sementara (huntara) di Kota Palu, Sigi dan Donggala belum mencapai 80 persen. Seperti proses penyaluran bantuan kebencanaan, Gubernur Longki menilai kendala birokrasi menghambat proses pelunasan kepada perusahaan pembangun huntara.

“Mudah-mudahan apa yang telah terjadi sebelumnya dapat menjadi pelajaran, birokrasi di Kemenku bisa merasakan itu semua,” katanya. RAF

Komentar

News Feed