oleh

Mercusuar Gelar Diskusi RUU Pilkada

-Politik-dibaca 374 kali
SR Ads

SULTENG POST – Rancangan UU Pemilukada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, yang saat ini masing menunggu keputusan rapat paripurna di DPR RI tanggal 25 September 2014, terus menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan.

Oleh : Amiluddin

Sabtu, 20 September 2014, Litbang Tri Media Grup mengadakan diskusi kecil di Kantor Pusat Tri Media Grup, dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Politisi Demokrat Sulteng Nawawi Sangkilat, Politisi Muda Nasdem Yahdi Basma, akademisi Untad, DR Irwan Waris dan DR Surahman Cinu. Diskusi ini dipandu langsung Litbang Tri Media Grup, Andi Madukelleng.

Dalam diskusi tersebut nampak terlihat jelas pro kontra dari keempat narasumber ini, dua diantaranya yang tetap mendukung pemilukada secara langsung dan menolak tegas dikembalikannya pemilihan kepala daerah ke DPRD, bahkan hal itu dianggap perampasan hak demokrasi rakyat, yang memiliki pandangan ini adalah dari Politisi Muda Nasdem Yahdi Basma dan akademisi Untad DR Irwan Waris.

Menurut Yahdi Basma, upaya pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD, hanyalah salah satu taktik perjuangan Koalisi Merah Putih untuk menguasai daerah, mengingat siapapun pasti mengetahui jika semua perlemen di daerah dikuasi Koalisi Merah Putih.

Sedang Irwan Waris mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan DPRD sebenarnya bukan berarti tidak demokratis, karena dalam UU hanya mengatakan pemilihan secara demokratis, sedang pemilihan melalui perwakilan DPRD sudah cukup dapat dikatakan demokratis. Namun, kata pengamat politik dari Untad ini, hal itu dapat mengurangi arti dari nilai kedaulatan di tangan rakyat.

Karena menurutnya, yang dikatangan kedaulatan di tangan rakyat itu adalah dimana rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada segelintir orang dari kalangan mereka untuk memimpinnya, yakni pada tiga tipe cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sungguhpun katanya, yudikatif dipilih melalui legislatif dan eksekutif, mengingat yudikatif cukup banyak sub cabangnya. Namun untuk legislatif dan eksekutif harus melalui pemilihan langsung.

Meski pemilihan langsung saat ini masih banyak kekurangan, namun tidak dengan alasan kekurangan itu sistem pemilihan langsung ini dihentikan dan diubah ke sistem perwakilan, karena itu adalah kemunduran sistem demokrasi bangsa Indonesia. Seharusnya bukan diubah, namun diperbaiki dimana letak titik kekurangan itu.

Nawawi Sang Kilat Politisi dari Demokrat Sulteng berpandangan lain. Menurutnya, pemilihan kepala daerah harus ada dua, yakni pemilihan langsung dan tidak langsung. Untuk pemilihan Bupati dan Walikota memang seharusnya pemilihan secara langsung, mengingat kedua kepala daerah ini memiliki wilayah kekuasaan, sedang untuk gubernur sebaiknya dikembalikan ke DPRD, karena gubernur tidak memiliki wilayah kekuasaan, hanya garis koordinasi.

Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi beban biaya anggaran pemilukada dan dampak negatif lainnya akibat adanya pemilihan langsung, separti konflik, mengingat tidak sedikit yang mejadi korban konflik akibat adanya pemilihan langsung, baik korban jiwa, luka-luka mapun rumah dan fasilitas umum.

Lain lagi pandangan dari DR Suraman Cinu, menurutnya, dengan banyaknya sisi kekurangan dari sistem pemilihan langsung ini, itu menandakan jika sistem pemilihan langsung belum siap untuk negeri ini. Jika demikian, maka sebaiknya dikembalikan ke DPRD.

Rakyat Indonesia harus bersabar sekitar lima hingga sepuluh tahun akan datang untuk memperbaiki sistem politik negeri ini, termasuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dengan banyaknya titik kekurangan, diantaranya beban biaya politik, money politic, kekerasan bahkan konflik horizontal dan partisipasi rakyat rendah, itu bukti jika pendidikan politik rakyat rendah dan rakyat belum siap untuk pemilihan langsung.

Bukan hanya itu katanya, cukup banyak negara di dunia ini yang masih menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara perwakilan atau tidak langsung. Sehingga tidak perlu dikewatirkan, karena persoalan di Indonesia hanyalah persoalan waktu saja. ***

Komentar

News Feed