oleh

Tahun Depan, Penertiban IMB Berbasis Informasi Kebencanaan

SUTENG RAYA – Belajar dari bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala pada Jumat (28/9/2018) telah menghancurkan ribuan bangunan dan menelan ribuan korban jiwa, Pemerintah Kota Palu bakal lebih selektif mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kebijakan itu baka diterapkan pada tahun mendatang. Hal itu guna mengurangi resiko jika terjai bencana gempa bumi dan likuifaksi.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu, Dharma Gunawan, mengatakan, rekomendasi penerbitan IMB harus berbasis informasi kebencanaan. Menurutnya, guna memaksimakan kebijakan itu, pihaknya bakal merekrut tim ahli gempa dan ahli konstrusi.

“Jadi, IMB tidak akan dikeluarkan di daerah yang sudah jelas berpotensi likuifaksi. Rekomendasi penerbitan IMB bakal diterbitkan dari TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung). Tahun depan kita akan rekrut ahli gempa, ahi konstruksi. Mereka yang akan menentukan kelaikan penerbitan IMB,” kata Dharma Gunawan kepada Sulteng Raya, Jumat (26/10/2018).

Baca Juga :   Begini Tips OJK Hindari Investasi Bodong

Sementara itu, pascabencana, seluruh pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu masih diakukan di tenda-tenda darurat di sekitar kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, seluruh gedung masih dalam pendataan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu bakal diserahkan ke Pusat Penelitian Pembangunan Pemukiman (Puslitbangkim) di Bandung di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dilihat atau diassessment atau penilaian kelaikan bangunan.

“Mereka (Puslitbangkim, Red) memiliki tim yang akan melakukan kajian struktur bangunan. Kalau mereka nyatakan boleh atau laik digunakan, maka kantor-kantor akan direhab kecil. Namun, jika hasilnya tidak laik digunakan maka akan direhab total,” jelasnya. HGA

Komentar

News Feed