oleh

Kinerja DPRD Donggala Disoroti

SULTENG RAYA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Tipikor Sulawesi Tengah (Sulteng), menyoroti kinerja DPRD Donggala terkait banyaknya temuan di pihak rekanan atau kontraktor dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pamda) Donggala.

Diketahui, temuan BPK pada tahun anggaran 2017 ditaksir mencapai belasan miliar.

“Temuan belasan miliar di semua OPD, rekanan dan pejabat eslon di Donggala. Fungsi DPRD lemah di bidang pengawasan,” kata Divisi Bidang Investigasi Garda Tipikor Sulteng, Anwar Hakim kepada Sulteng Raya, Ahad (27/5/2018).

Menurutnya, DPRD Donggala juga telah membentuk Pansus yang diketuai oleh anggota DPRD Donggala Aswan, sehingga dirinya mengkhawatirkan Donggala bakal Discelamer pasca banyaknya temuan BPK RI Perwakilan Sulteng itu.

Baca Juga :   Permuja Sulteng Siap Gelar Perkaderan di Donggala

Lanjutnya, seharunya DPRD harus menjaga agar tidak terjadi temuan sebanyak itu, dengan melakukan pengawasan-pengawasan.

Sementara itu, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Donggala temuan mencapai Rp10 miliar, hal itu dibenarkan salah satu pejabat PUPR Donggala yang diketahui bernama Syarif.

“PU sekitar Rp10 miliar. Tapi Alhamdulilah sementara ini di bidang saya tidak ada temuan,” kata Syarif yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR.

Soal banyaknya temuan itu, Kepala Dinas PUPR Donggala, Syafrulah enggan komentar dan terkesan menghindari wartawan saat akan di wawancara di kantor PUPR di Kelurahan Gunung Bale. Meski belum ada ekspos dari BPK RI Perwakilan Sulteng atas pemeriksaan di Pemda Donggala, penegak hukum, LSM dan media telah mendapat informasi resmi soal sejumlah angka-angka temuan BPK RI Sulteng.

Baca Juga :   Bupati Donggala Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksin

Hasil investigasi Sulteng Raya, dimana terdapat lima rekanan atau kontraktor yang temuannya cukup fantastis dari Rp100 juta lebih hingga Rp5 miliar rupiah. Lima kontraktor tersebut diantaranya, berinisial NG kisaran Rp2 miliar, NW kisaran Rp2 miliar, HA kisaran diatas Rp2 miliar, RC kisaran Rp2 miliar dan S alias B kisaran Rp100 juta lebih dan beberapa rekanan lain di bawah Rp100 juta, semua pada tahun anggaran 2017 yang diaudit BPK RI tahun 2018.

Belum diketahui pasti berapa jumlah temuan BPK RI di Pemda Donggala tahun 2017 lalu itu, namun dipastikan di atas Rp15 miliar rupiah. Selain temuan pada sejumlah proyek, BPK RI juga menemukan adanya kejanggalan pada perjalanan dinas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 3 dan 4.

Baca Juga :   Permuja Sulteng Siap Gelar Perkaderan di Donggala

Kepala Unit Tipikor Reskrim Polres Donggala, Pares juga menanggapi terkait banyaknya dugaan temuan BPK RI Sulteng. “

“Kita menunggu hasil ekspos BPK,” kata Kanit Tipikor itu.TUR

Komentar

News Feed