oleh

POLITIK, RUBRIK Pilkada di DPRD Bajak Reformasi

-Politik-dibaca 261 kali

SULTENG POST – Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik FISIP Untad, Dr Irwan Waris, MSi angkat bicara terkait RUU Pilkada. Dia mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama dengan membajak reformasi.

“Pemilihan umum kepala daerah langsung seperti yang kita sudah jalani selama ini dalam sepuluh tahun belakangan, itu tidak tiba-tiba muncul. Itu merupakan hasil perjuangan dan salah satu amanat reformasi dan tidak mudah memperjuangkan pilkada dan pilpres secara langsung, dan orde baru tidak mau melepaskan itu. Dengan pemilihan umum kembali di DPRD sama dengan kita kembali ke masa lalu. Menurut hemat saya, merampok kedaulatan rakyat atau membajak reformasi,” tegas Irwan Waris saat ditemui Sulteng Post di kediamannya, Ahad (14/9).

Irwan mengakui, pemilihan kepala daerah secara langsung masih terdapat banyak kekurangan. Namun hal tersebut harus diperbaiki, bukan malah kembali ke masa lalu. Kekurangan tersebut diantaranya biaya politik mahal, politik uang di masyarakat, keseimbangan masyarakat terganggu serta bisa memicu konflik sosial.

“Dengan Pilkada di DPRD, tidak ada jaminan dengan cost politik akan murah, mereka dapat saja menyogok anggota DPRD. Kelemahan lainnya adalah kepala daerah akan tersandera oleh DPRD. Selain itu kepala daerah juga tidak cukup percaya diri dengan anggota DPRD yang dipilih rakyat sedangkan kepala daerah dipilih oleh DPR, bahkan berhadapan dengan rakyat kepala daerah bisa saja tidak cukup percaya diri. Jadi tidak ada tidak ada alasan untuk kita mundur kembali,” ungkapnya.

Irwan Waris mengungkapkan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD syarat dengan kepentingan politik. Olehnya, dia meminta kepada seluruh partai politik untuk menggunakan hati nurani dan tidak hanya mementingkan kepentingan elit parpol. Menurutnya, demokrasi sudah pada jalur yang benar, partai politik jangan merecoki demokrasi yang sudah ada karena hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat

“Partai politik hadir untuk pejuangkan aspirasi rayat. Masyarakat sudah senang dengan pilkada langsung, konflik sosial adalah ulah elit yang menyeret rakyat,” ujarnya.

Dengan pilkada di DPRD, lanjutnya, tidak akan memunculkan sosok negarawan dan menjadi peluang bagi orang-orang yang punya duit. Sedangkan dengan pilkada langsung, ada peluang orang-orang baik untuk muncul.

Menurut Irwan, salah satu cara untuk mengurangi ongkos politik adalah dengan pilkada serentak.

“Salah satu acara untuk mengurangi ongkos politik dengan pilkada serantak. Nantinya hanya ada dua pemilihan umum pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah dan pilpres. Karena dari 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi jika dibagi dengan jumlah hari dalam setahun sebanyak 360 hari maka rata-rata ada satu sampai dua pemilukada dilangsungkan setiap hari,” ungkapnya. WAN

Komentar

News Feed