oleh

Program Pemkot Palu Tidak Sesuai Fakta Lapangan

SULTENG RAYA – Sejumlah program kerja Pemerintah Kota Palu utamanya di bidang pendidikan, infratsruktur dan lingkungan hidup dinilai tidak sesuai fakta lapangan. Hal itu menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2017.

“Dalam kunjungan panitia khusus di lapangan, ditemukan program-program yang disampaikan pada dokumen LKPj tahun anggaran 2017 dan nota pangantar LKPj yang tidak sesuai dengan fakta lapangan terutama di bidang pendidikan, infratsruktur dan lingkungan hidup,”ujar Wakil Ketua Pansus LKPj, Rusman Ramli pada sidang paripurna DPRD, Kamis (19/4/2018) lalu.

Pada kesempatan itu, politisi PKS ini mengatakan bahwa pihak Pansus juga menemukan adanya kekeliruan sistematika laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelengaraan pemerintah daerah Kepada DPRD. Pansus juga menilai bahwa pada nota pengantar LKPJ yang dibacakan Walikota Palu, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam naskah laporan pertanggungjawabab pelaksanaan APBD Tahun 2017. Hal tersebut dilihat dari persentasi alokasi belanja yang berbeda dan tidak cermat dalam perhitungan nota pengantar dengan laporan pertanggungjawaban.

Baca Juga :   Kursus Tiga Bahasa Asing, Wujudkan ASN Berkelas Dunia

Seluruh temuan Pansus, kata Rusman Ramli telah diperiksa, dievaluasi dan divalidasi. Selain itu, Pansus juga telah melakukan tinjauan lapangan di dalam daerah dan maupun di luar daerah selama 12 hari kerja.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2017,Iqbal Andi Magga yang menjelaskan, dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Palu, terdapat sejumlah data yang tidak akurat diantaranya, adanya duplikasi program kerja tahun 2016 yang dilaporkan di tahun 2017. Selain itu, Iqbal menilai ada sistematika penyusunan LKPJ yang tidak sesuai peraturan pemerintah, ada program belanja yang dilaporkan Walikota tapi tidak terdapat dalam dokumen LKPj serta adanya program prioritas nasional yang tidak dilaksanakan, terutama menyangkut anggaran fungsi pendidikan yang harusnya mencapai 20 persen sesuai PP no 48/2008 dan Pasal 31 UUD tahun 1945. WAN

Komentar

News Feed