oleh

Sanksi Ternak Belum Diberlakukan di Birobuli Utara

-Kota Palu-dibaca 426 kali

SULTENG RAYA – Pemerintah Kelurahan Birobuli Utara, saat ini belum menerapkan sanksi terhadap pemilik ternak.
Paslanya, hingga kini pihak kelurahan dan Satuan Tugas (Satgas) K5 masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilik ternak di wilayah itu.

Demikian penyampaian Lurah Birobuli Utara, Asmin Hado, kepada Sulteng Raya, Senin (5/3/2018). Ia mengatakan, hingga saat ini, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak.

“Masyarakat belum banyak yang mengetahui (Perda Ternak, Red). Sehingga, sanksi Perda ternak belum dapat diterapkan,” kata Asmin.
Sosialisasi yang saat ini dilakukan Satgas K5 Birobuli Utara, dengan memasang spanduk di persimpangan jalan umum, mengimbau di tempat ibadah serta menyebar imbauan dengan selebaran di rumah warga.

Baca Juga :   Tahun Depan, Seluruh Pegawai Non ASN di Parmout Terlindungi BPJamsostek

Menurutnya, pemilik ternak dapat dikenakan sanksi sebesar Rp2 juta apabila membiarkan hewan ternaknya berkeliaradan bebas tanpa pengawasan, seperti sapi, kuda dan kerbau. Sementara, ternak jenis kambing, domba dan anjing, diancam denda sebesar Rp750 ribu.

Sejumlah poin yang disampaikan dalam imbauan itu, diantaranya, pemilik atau penggembala ternak dilarang melepas atau membiarkan ternak di jalan umum dan di ruang publik guna mencegah timbulnya ganggungan atas ketertiban lalu lintas, estetika dan kebersihan daerah serta mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan umum.

Kedua, masyarakat tidak dibolehkan melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi atau kawasan penghijauan, roboisasi dan pembibitan, baik yang dikelola pemerintah, perusahaan swasta maupun warga guna mencegah timbulnya gangguan, kerusakan atau kegagalan pada usaha penghijauan dan reboisasi.

Baca Juga :   Penularan Covid-19 Menurun, Gubernur Sulteng Ingatkan Tetap Patuhi Prokes

Selanjutnya, masyarakat dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.

Serta masyarakat dilarang memanfaatkan ternak berupa kuda dan sapi untuk menarik dokar, gerobak dan sejenisnya, tanpa dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran.BAL

Komentar

News Feed