oleh

Pemkab Sigi Gelar Bimtek e-LHKPN

-Kab. Sigi-dibaca 323 kali

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta tim Pendaftaran dan Tim Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus memperkenalkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis elektronik (e-LHKPN) di Aula Kantor Bupati Sigi, Kamis (15/2/2018).

Bimtek ini digelar dalam rangka mempermudah pelaporan harta kekayaan sekaligus meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Pengisian e-LHKPN dan Pengimputan Admin Unit serta Admin Instansi, bagi seluruh pejabat eselon II, III dan pejabat pengelola keuangan serta pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada di Kabupaten Sigi.

Baca Juga :   YSI Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan PEM Desa Bangga

Sambutan Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta yang dibacakan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Sigi Moh Basir Lainga, mengatakan bimtek ini akan menjelaskan tentang tata cara pengisian e-LHKPN karena terdapat beberapa perubahan yang signifikan sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016.

“Kami merasa memandang perlu untuk mensosialisasikan dan memberikan bimtek kepada para pejabat yang menjadi wajib LHKPN. Olehnya, apabila ada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sekab Sigi Moh Basir berharap kepada para pejabat yang mengikuti Bimtek ini, agar dapat menjadi panutan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sigi, dengan memberikan contoh keteladanan yang baik dan senantiasa tetap menunjukkan kedisiplinan serta tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas-tugas yang dipercayakan.

Baca Juga :   YSI Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan PEM Desa Bangga

“Saya juga berharap untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN, untuk menyampaikan laporannya selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara,”ujar Sekab Basir.

Untuk diketahui, Tim PP LHKPN KPK Jakarta , Andika Widiarto, Riki Sulaiman, Solahudin, dan Arif Prasetyo. Sementara Pendamping dari Sekretariat Tim Pengelola LHKPN Kab. Sigi Heru Murtanto dan Muhammad Ridwan. FRY

Komentar

News Feed