oleh

Terbitkan Sertifikat Ganda, BPN Poso Dinilai Tidak Profesional

-Kab. Poso-dibaca 509 kali

SULTENG RAYA – Akibat tidak profesional, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso banyak melahirkan kasus sengketa lahan di masyarakat. Diantara banyaknya kasus sengketa lahan tersebut, salah satu pemicunya adalah kasus lahan yang memilki sertifikat ganda.

Kasus terbaru yang saat ini mengemuka adalah Kasus sengketa lahan yang terjadi di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir. Dimana pemicunya, tiada lain adanya sertifikat lahan yang dibuat oleh BPN Kabupaten Poso, yang telah mengeluarkan penerbitan dua buah sertifikat tanah pada objek yang sama.

Sertifikat pertama nomor 446 tahun 1998 atas nama Rosina Tombi, dan sertifikat kedua atas nama Hi Djamaludin Hi Dahlan dengan Nomor 00498. Luas tanah sertifikat dengan nama Rosiana seluas 8.306 M2. Sementara serifikat ke dua atas nama Djamaludin luas tanahnya bertambah menjadi 19.647 M2.

Baca Juga :   Koordinasi Lintas Sektoral Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Dimana pada sertifikat atas nama Hi Djamaludin Hi Dahlan dengan Nomor 00498 dengan luas
19.647 M2 itu ternyata telah mencaplok lahan milki Rosina Tombi.

“Bagaimana lembaga Negara seperti BPN dapat membuat sesuatu yang ambigu,” Ungkap salah seorang keluarga Rosina Tombi kepada media ini.

Akibat ulah BPN Poso yang menerbitkan sertifikat di atas sertifikat lainnya, saat ini munculah konflik antara pihak Rosiana dengan pihak Djamaludin. Keduanya berkonflik karena masing masing menganggap sebagai pemilik tanah yang sah dengan bukti sertifikat sah dari BPN.

“Ini aneh tapi nyata. Jangan-jangan ada permainan di BPN,” ujar Rosiana yang sangat kaget tanah miliknya sudah di klaim olah Djamaludin dengan bukti sertifikat sah.

Baca Juga :   Proyek Rehabilitasi Prasarana Dinas Pertanian Poso Rusak

Olehnya, terkait masalah tersebut, pihak Rosiana yang merasa di rugikan, apalagi Ia adalah pemilik serftifikat yang pertama merasa dirugikan. Terkait masalah ini, Rosina meminta BPN Poso untuk turun tangan menangani sekaligus menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihaknya dengan Djamaludin.

“BPN kan yang buat sertifikat ganda. Jadi mereka harus menyelesaikannya,” ujar dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Hubungan Hukum BPN Poso, Lin Kadarwati yang di konfirmasi mengaku belum tahu soal sengketa lahan di Desa Masamba tersebut. Namun dia mengaku siap membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Solusi yang di tawarkan Lin Kadarwati adalah, pihak Rosiana Tombi membuat laporan resmi dengan menyurat ke BPN Poso tentang tanahnya yang sudah di serobot Djamaludin. Dari surat aduan itu, BPN Poso akan memanggil kedua belah pihak untuk di gelar mediasi. Jika nanti mediasi gagal, maka BPN Poso akan merekomendasi penyelesaiannya ke ranah peradilan. SYM

Komentar

News Feed