SULTENG POST – Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kota Palu, Yos Soedarso Mardjuni diduga telah menggelapkan uang partai, Hal Ini dikatakan Ketua Bappilu PD Kota Palu, Djunaedi Sese saat menggelar Konferensi Pers disalah satu rumah makan ternama di Kota Palu, Senin (8/9).
Pada Jumpa Pers Tersebut tampak hadir pula Ketua DPAC Partai Demokrat Palu Utara, Suwitno Burase, Ketua Divisi Pembinaan anggota Partai Demokrat Kota Palu, Burhanuddin Lawali, dan Wakil Sekertaris PD Kota Palu, Hasan Gaffarserta wakil ketua I PD Kota Palu, Mohammad Ilyas.
Djunaedi Sese mengatakan bahwa ada dua pos sumber pendapatan partai yang digunakan secara Pribadi oleh ketua Partai Demokrat, yakni bantuan dana pembinaan partai yang bersumber dari APBD Kota Palu sebesar Rp85 juta. Soal dana tersebut, menurut Djunaedi, dirinya dan semua pengurus tidak pernah tahu besar dana pembinaan yang bersumber dari APBD itu.
“Semua terbongkar setelah kami dapatkan data laporan keuangan di bendahara Kota Palu,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan sumber pendapatan partai lainnya yang diduga digunakan secara pribadi, yakni Dana yang bersumber dari anggota fraksi yang ada di DPRD Kota Palu sebanyak enam orang anggota dengan wajib berkontribusi kepada Partai masing-masing sebanyak satu juta perbulan.
“Sesuai anggaran rumah tangga partai, anggota Legislatif wajib memberikan kontribusi kepada partai Dalam bentuk biaya operasional. Dana itu dikelola secara pribadi oleh ketua yang seharusnya di laporkan kepada pengurus DPC Kota Palu dan seharusnya Dana tersebut diketahui oleh pengurus partai, karena menjadi anggota legislatif merupakan penugasan dari Partai,” jelasnya.
Sekanjutnya, Djuanedi mengatakan, bahwa pada rapat pengurus harian DPC partai Demokrat tertanggal 5 September 2014, yang dihadiri semua pengurus harian, Badan Kehormatan, anggota Fraksi di DPRD Kota Palu dan sebagian DPAC serta sebagian Pengurus PD Provinsi Sulteng. Yos mengakui kekhilafan dengan sadar perbuatannya tersebut.
“Hasil Rapat DPC bahwa pengelolaan organisasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik menyangkut masalah manajemen organisasi, manajemen keuangan maupun pengembangan organisasi (kaderisasi). Dari ketiga poin tersebut, diakui oleh ketua DPC PD Yos Soedarso,” ujarnya.
Dampak dari semua itu, menurut Djunaedi adalah menurunnya jumlah kursi di DPRD Kota Palu yang sebelumnya sebanyak 5 kursi menurun menjadi 3 kursi. Bahkan, di DPRD Provinsi Sulteng tidak ada lagi wakil PD Dapil Kota Palu, padahal pada periode sebelumnya ada satu kursi.
“Ini Implikasi dari pengelolaan partai yag tidak becus, kami dari kader PD sangat mengharapkan kepemimpinan kedepan punya integritas karena kami inginkan PD menjadi partainya masyarakat Kota Palu,” jelasnya.
Djunaedi juga mengatakan, hal tersebut dilakukan, semata-mata untuk perbaikan partai serta untuk konsolidasi pada pemilihan Walikota Palu tahun 2015. Saat ini, pihaknya juga telah melakukan langkah hukum atas kasus ini.
Sementara itu, Ketua Divisi Pembinaan anggota Partai Demokrat Kota Palu, Burhanuddin Lawali mengatakan bahwa administrasi Partai Demokrat dibawa kepemimpinan Yos sangat amburadul, pengelolaan keuangan di kelola secara pribadi dan serta sejak tahun 2012 hingga saat ini partai tidak pernah rapat membahas program kerja partai hingga usai pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.
Saat dikonfirmasi atas tuduhan tersebut, Yos Soedarso Mardjuni mengatakan bahwa semua hal tersebut adalah fitnah dan tidak benar
“Pernyataan itu keliru, yang benar adalah saya mengakui hubungan dengan teman-teman yang melakukan protes selama ini kurang harmonis dan saya kurang memperhatikan mereka, pengakuan itu karena saya ingin perbaiki hubungan dengan mereka,” katanya saat di konfirmasi melalui telepun genggam.
Peritiwan itu, menurut Yos bahwa ada orang dibalik Djunaedi Sese Cs yang mencoba melengserkannya jadi anggota DPRD karena di ancam tidak jadi caleg pada tahun 2019.
“Mereka Itu kader tidak pernah aktif, jadi saya ancam untuk tidak menjadikan mereka caleg tahun 2019,” tegasnya.
Terkait dana yang 86 juta yang bersumber dari APBD, Yos menjelaskan bahwa dana tersebut di bayarkan tiap akhir tahun. Sehingga untuk menutupi biaya operasional partai, dirinya menggunakan uang pribadi. Sementara uang fraksi, dirinya mengaku digunakan untuk kepentingan fraksi, antara lain uang untuk proposal yang masuk, uang duka serta untuk keperluan fraksi lainnya. WAN
Komentar