oleh

Polemik Pilkada

-Opini-dibaca 561 kali
SR Ads

UPAYA beberapa fraksi yang ada  di lembaga legislatif  (DPR RI) untuk mengubah ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung, menjadi perbincangan dalam beberapa hari ini. Keinginan tersebut dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Namun hal ini belumlah final, sejumlah kemungkinan masih bisa muncul. Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada  A. Malik Haramain mengatakan, kristalisasi pandangan antar fraksi-fraksi dan pemerintah bisa jadi memunculkan opsi jalan tengah. Misalnya, adanya pilihan bahwa pemilihan gubernur tetap dilaksanakan secara langsung, dan hanya pemilihan bupati/walikota yang melewati mekanisme pemilihan DPRD.

Perbedaan tajam antar fraksi dan pemerintah masih berlangsung. Fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP, menghendaki mekanisme Pilkada dipilih melalui DPRD. Baik, di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Partai Demokrat termasuk yang ada di gerbong yang sama. Sementara, partai-partai yang mendukung Jokowi-JK pada pilpres lalu, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura lebih menghendaki mekanisme Pilkada secara langsung. Baik, di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pihak pemerintah ikut berada di posisi pandangan tersebut.

Nampaknya memang, walaupun Pilpres 2014 telah berakhir, tetapi konstelasi suhu politik di Indonesia seakan belum juga menurun. Suasana ‘panas’ antar-poros koalisi parpol itu kini menyeruak dari dalam gedung Parlemen, DPR. Kali ini bila Koalisi Merah-Putih solid mendukung rencana pemilihan Pilkada lewat DPRD, maka tentu saja dilakukan voting dan sudah bisa dipastikan partai-partai pendukung pemerintah akan kalah di parlemen. Pertanyaannya sekarang apakah keinginan untuk kembali ke sistem pemilihan yang dilakukan pihak legislatif merupakan solusi yang terbaik? Atau memang ada agenda yang lain?

Sebenarnya ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala dae­rah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada tersebut. Per­tama, pasangan gubernur, walikota, dan bupati dipilih lang­sung seperti sekarang. Kedua, pasangan gubernur, wali­kota, dan bupati dipilih DPRD. Dan ketiga, gubernur dipilih lang­sung tetapi bupati dan walikota dipilih DPRD. Parpol di Koa­lisi Merah Putih tampaknya mendukung opsi kedua. Yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Padahal, sebelum Pilpres 2014, mereka masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Lantas apa tanggapan partai pendukung opsi Pilkada tidak langsung tersebut? Menurut Sekjen PPP Romahurmuziy Pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila ke-4 Pancasila. Ia pun meng­ung­kap­kan sejumlah alasan, bahwa Pilkada langsung telah memberikan pembelajaran politik yang tidak sehat mengingat terjadinya high cost politics (politik berbiaya tinggi), sehingga hanya calon bermodal besar yang eligible (layak). Selain itu, lanjutnya, selama 9 tahun pilkada langsung digelar, telah mengantarkan 292 atau 60% kepala daerah bermasalah secara hukum. Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tidak langsung tidak banyak persoalan hukum. Nepotisme juga menjadi efek dari Pilkada langsung. Pilkada langsung juga rawan money politics (politik uang). Akibatnya, bukan merit system (sistem kecakapan) yang mendorong munculnya calon berkualitas.

Beragam tanggapan terkait Pilkada tidak langsung muncul dari sejumlah pihak. Sejumlah pengamat mengaku tidak sreg dengan pilihan Koalisi Merah Putih tersebut. Sebut saja Emrus Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH)  menilai, langkah tersebut merupakan pemerkosaan terhadap kedaulatan rakyat. “Itu inkon­sti­tu­sional,” tegas dia. Ia menilai, langkah politik Koalisi Merah Putih tersebut sarat bermotif politik. Hal senada juga di­ungkapkan Presiden terpilih Jokowi. Ia menilai langkah yang dipilih Koalisi Merah Putih merupakan sebagai kemunduran berdemokrasi. Ini karena sangat berseberangan dengan perkembangan demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok juga tidak sepakat dengan pilihan fraksi partainya di DPR. Menurutnya, Pilkada melalui DPRD akan menghasilkan praktik penyuapan terhadap oknum anggota dewan. Selain itu, DPRD dinilainya akan dapat mempengaruhi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Terlepas dari kepentingan yang ada. Rakyat memang perlu diberdayakan, karena selama ini rakyat selalu dipinggirkan. Mereka ‘hadir’ hanya pada saat pemilihan legislatif dan kepala daerah baik kota/kabupaten, provinsi dan nasional. Sehingga rakyat menganggap mereka hanya diperhatikan elit saat dibutuhkan. Tidak heran rakyat terkadang bersifat pragmatis yang akhirnya mengarah kepada politik uang. Jika ini dapat dihindari, maka persepsi bahwa orang jujur, amanah namun tidak mempunyai dana besar  tidak bisa menjadi pemimpin bisa terbantahkan. Kita berharap rakyat juga harus belajar, bahwa uang bukan segala-galanya. Karena itu, pilihan untuk memilih secara langsung oleh rakyat merupakan sebuah keharusan.*****

Komentar

News Feed