oleh

Wabup Sigi Hadiri FGD Konstitusionalitas Hutan Adat

-Kab. Sigi-dibaca 548 kali

SULTENG RAYA – Wakil Bupati (Wabup) Sigi, Paulina menghadiri Forum Group Disscusion (FGD) Konstitusionalitas Hutan Adat di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Kompleks Metro TV, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Wabup Sigi Paulina menyatakan dalam pertemuan tersebut, merumuskan tiga rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan penguatan masyarakat adat dalam hutan sosial.

“Pemerintah Kabupaten Sigi siap mendukung dan melaksanakan ke tiga rekomendasi tersebut, sebagai upaya penguatan adat yang ada. Sebab, Sigi memiliki luas hutan mencapai 74 persen, termasuk Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Sigi menolak Hutan Konservasi dan memilih reforma agraria,”ungkap Wabup Paulina.

Ia menjelaskan, tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD tersebut yakni pertama, perlunya pemangku kepentingan menilai urgensi pengakuan hutan adat sebagai mandat konstitusi.

Baca Juga :   Canopy Trail Batal Dibangun di Danau Tambing

“Rekomendasi kedua, tentang strategi percepatan hukum adat yang bisa jadi instrumen resolusi konflik dan penguatan sosial ekonomi masyarakat. Yang terkahir yaitu rekomendasi bagi stakeholder terkait penyadartahuan publik tentang hutan adat,”jelasnya.

Pertemuan tersebut lanjut Wabup Paulina, dimaksudkan untuk membentuk opini publik, yang akan disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang di wakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Prof Ahmad Sodiki, Gubernur Bali, Gubernur NAD, Gubernur Papua Barat, Bupati Lebak, Bupati Merangin dan Direktur Media Indonesia. FRY

Komentar

News Feed