oleh

Pergantian Direksi PT CNE, Pendapat Angota DPRD Dianggap Keliru

SULTENG RAYA – Penggantian Direksi PT Citra Nuansa Elok (CNE) yang disoroti oleh dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi B, yakni Ridwan Alimuda dan Joppi A Kekung yang menyebut bahwa pergantian itu melanggar aturan, mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Kota Palu.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu, Trisno, mengatakan pergantian Direksi PT CNE sudah sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, PT CNE merupakan perseroan terbatas murni, bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun bagian dari Perusahaan Daerah (Perusda) seperti yang ditudingkan oleh dua anggota DPRD Kota Palu tersebut.

Menurutnya, tudingan anggota DPRD Kota Palu itu tentang pergantian direksi yang dianggap melanggar, tidaklah seperti yang ditudingkan. Karena, kata dia, penggantian atau pengangkatan Direksi PT CNE sebagai perusahaan perseroan murni, dipilih melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) bukan melalui mekanisme Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Kalau PT CNE merupakan BUMD atau bagian dari Perusda, maka pemilihannya melalui Fit and Proper Test. Namun, karena PT CNE bukan BUMD ataupun bagian dari Perusda, maka pemilihan direksinya melalui RUPS. Dan itu sudah dilalui dan dilaksanakan pemilik saham sesuai aturan yang berlaku,” jelas Trisno kepada Sulteng Raya, Senin (11/12/2017).

Lalu, kata dia, bagaimana membuktikan bahwa PT CNE adalah perseroan murni? Jawabannya, sangat sederhara, yakni perusahaan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda), maka perusahaan itu bisa disebut sebagai BUMD. Sementara, jika menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) atau akta pendirian yang dikeluarkan oleh kantor notaris, maka perusahaan itu merupakan perusahaan kategori perseroan murni.

“Hal itu, termuat dalam pasal 331 ayat (1), (2) dan (3). Pada ayat itu disebutkan, pendirian BUMD ditetapkan dengan perda. Artinya, dasar atau alas hukum BUMD adalah Perda, bukan AD/ART,” jelasnya.

Sementara, kata dia, pengangkatan direksi pada PT perseroan murni tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pada pasal 94 ayat (1), dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi suatu perseroan diangkat RUPS. Begitupun halnya yang dijelaskan dalam AD/ART atau akta pendirian PT CNE, pada pasal 11 ayat (4), menyebtukan bahwa anggota direksi diangkat RUPS, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka (anggota direksi) sewaktu-wktu.

“Lalu apa hubungan dengan Pemkot Palu? Pemkot Palu merupakan pemilik saham terbesar di PT CNE, yakni mencapai 98,6 persen. Meski Pemkot sebagai pemegang saham terbesar, pengangkatan Direktur PT CNE yang baru, tetap diangkat melalui RUPS yang dihadiri juga perwakilan Pemkot Palu,” ucapnya.

Baca Juga :   Warga Tava Diimbau Patuh Prokes Saat Tarawih

Pertanyaan lanjutan, kata dia, apakah aset daerah bisa dimasukkan dalam saham-saham atau penyertaan modal pada perusahaan swasta atau pereroan terbatas? Jawabannya, jelas bisa. Hal itu termuat dalam pasal 7 ayat (1) Perda Kota Palu Nomor 1 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah.

Dalam pasal itu, disebutkan bahwa asset Pemerintah Daerah Kota Palu yang berpotensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dimasukkan menjadi saham-saham dan atau penyertaan modal pada perusahaan swasta dan atau perseroan terbatas, tanpa mengenyampingkan kepentingan masyarakat.

“Nah. Kalau melihat kondisi itu, sudah sangat jelas bahwa Pemkot Palu tidak melanggar aturan manapun terkait dengan pergantian Direksi PT CNE,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran, kepada media ini dia mengaku dirinya sangat percaya bahwa pengangkatan Direktur PT CNE yang mengelola manajemen Mall Tatura Palu (MTP), Mohammad Sandiri Memet tidak menyalahi aturan.

Bahkan, menurut dia, dirinya telah melakukan pembedahan atas prosedur dan mekanisme pengangkatan berdasarkan aturan yang berlaku, namun tidak menemukan adanya pelanggaran atas pengangkatan Direksi PT CNE itu, seperti yang ditudingkan oleh Anggota DPRD Kota Palu.
“Saya sudah beberapa kali mempelajari aturan demi aturan mengenai mekanisme pengangkatan Direksi PT CNE, namun belum menemukan adanya pelanggaran. Kami juga sempat bingung, aturan mana yang telah kami langgar,” kata Didi Bakran.

Menurutnya, untuk persoalan itu, sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dan tidak melanggar aturan.
Seperti diketahui, sesuai pasal 7 ayat (2) Perda Kota Palu Nomor 1 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah, disebutkan bahwa asset Pemda Kota Palu yang telah dimasukkan sebagai penyertaan modal pada PT CNE, berupa tanah seluas 17.744 meter persegi.
Sementara, pada pasal 3 ayat (1) Perda Kota Palu nomor 7 tahun 2009 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemda Kota Palu pada PT CNE menyebutkan, hingga 2009 jumlah penyertaan modal Pemkot Palu kepada PT CNE sebesar Rp54.569.000.000 atau lima puluh empat miliyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah.

Total penyertaan modal itu, dirunut dalam pasal 3 ayat (2), (3) dan (4). Ayat (2) menyebutkan, jumlah penyertaan modal Pemkot Palu kepada PT CNE tahun anggaran 2004 sebesar Rp13.308.000.000 atau tiga belas milyar tiga ratus delapan juta rupiah.

Baca Juga :   BSI Area Palu Mulai Migrasi Rekening Eks BRIS-BNIS

Ayat (3), jumlah tambahan penyertaan modal Pemkot Palu berikutnya kepada PT CNE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bertahap, yakni tahun anggaran 2007 Rp4,8 miliar. Tahun anggaran 2008 Rp14.750.000.000 atau empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Ayat (4), tahun anggaran 2009 sebesar Rp5 miliar terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp4.780.000.000 atau empat milayar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah, pembelian saham sebesar Rp220 juta dari APBD tahun anggaran 2009 untuk transaksi pembelian saham pada tahun 2007 sejumlah 169.310 lembar yang bernilai Rp16.931.000.000 atau enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah.

Sebelumnya, Pergantian Direksi PT Citra Nuansa Elok (CNE) dinilai tidak sah dan menyalahi aturan karena tanpa melalui fit and proper test dari DPRD Kota Palu.

Seperti diketahui, saat ini Direktur PT CNE yang mengelola manajemen Mall Tatura Palu (MTP) dijabat oleh Mohammad Sandiri Memet, menggantikan Karman Karim.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Palu Ridwan Alimuda, saham Pemkot di PT CNE sebesar 98,6 persen, sedangkan saham swasta cuma 1,4 persen. Olehnya kata Ridwan, dengan pemilik saham mayoritas, maka Direktur PT CNE wajib melalui proses fit and proper test untuk mengukur kemampuan calon dalam mengelola perusahaan.

“Dari proses fit and proper test untuk mengukur layak atau tidaknya seseorang menjabat sebagai Direktur PT CNE,”ujar Ridwan, kepada media ini, Jumat (8/12/2017).

Menurut politisi PPP itu, Moh Sandiri Memet tidak bisa menjabat dulu sebelum melalui DPRD. Harusnya kata dia, Pemkot mengajukan minimal dua nama untuk di uji kelayakan dan kepatutannya di hadapan DPRD Kota Palu.

“Direktur PT CNE tidak sah. Kami DPRD belum mengakui hal itu, darimana aturannya langsung diangkat,” tegas Ridwan.
Sebagai tindak lanjut, mengenai hal itu, Ridwan mengatakan Komisi B akan segera memanggil PT CNE dan Pemkot Palu secepatnya.

Pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan motif pergantian Direktur PT CNE. Menurut Ridwan, pergantian tersebut belum layak karena Karman Karim dinilai masih berprestasi.

Dia menjelaskan, sebenarnya PT CNE itu sudah mati. Tetapi dengan kepemimpinan Karman Karim, kredit macet PT CNE di Bank BNI senilai Rp65 miliar mampu diselesaikan dan dilunasi.

“Menurut kami, Pak karman karim itu berprestasi. Karena dia mampu melunasi kredit macet serta menghasilkan laba. Pada saat kami terima laporan keuangan per 30 November 2017, PT CNE meninggalkan uang cash sebesar Rp1,8 Miliar,” ujarnya.
“Kami harus tahu backgroundnya, karena jangan sampai pergantian itu membuat rugi PT CNE,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga :   Polsek Palu Timur Bagi-Bagi Takjil ke Pengendara

Ridwan menjelaskan kabar yang menyebutkan Mall Tatura Palu (MTP) bangkrut merupakan kesalahan besar. Sebagai komisi yang bermitra langsung dengan PT CNE, Ridwan Alimuda mengetahui betul bagaimana kondisi keuangan MTP selama dikelola oleh Karman Karim.

Malahan dengan berhentinya Karman Karim sebagai Direktut PT CNE, DPRD Kota Palu khawatir Mall Tatura akan bernasib sama seperti pada saat Karman Karim baru menjabat.

Menurutnya, pada saat Karman Karim baru memimpin PT CNE, Mall Tatura memiliki utang sebesar Rp65 miliar, bahkan sudah hampir dilelang oleh pihak perbankan.

“CNE itu sebenarnya sudah mati, karena sebelum Karman dan direksinya masuk, MTP sudah memiliki kredit macet sebesar Rp65 miliar,” ujarnya.

Bahkan sejak dikelola oleh Karman dan direksinya, MTP selalu mendapatkan keuntungan, bukan bangkrut seperti kabar yang berkembang saat ini. Karman juga berhasil melunasi utang atau kredit macet tersebut di tahun 2016.

“Bangrut darimana, malahan kita apresiasi prestasi Karman dan direksinya saat itu,” jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B, Joppy Kekung. Dikatakan, berdasarkan laporan keuangan PT CNE selama ini tidak ada tanda-tanda kebangkrutan. “Kita kan lihat berdasarkan laporan keuangannya dan selama ini MTP selalu memperoleh laba,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur PT Citra Nuansa Elok (CNE) selaku pengelola Mall Tatura Palu, Muhammad Sandiri Memet berjanji akan ada beberapa strategi dan terobosan baru yang akan ia lakukan agar Mall Tatura Palu bisa kembali bangkit.

“Kita sedang mempersiapkan strategi untuk membangun dan membenahi MTP,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum menjalankan berbagai strategi pasar, dirinya perlu mempelajari dahulu strategi direktur sebelumnya.
“Kita pelajari dulu, supaya kita bisa tahu apa penyebab MTP bisa mengalami penurunan,” ujarnya lagi.

Ia juga enggan berspekulasi jika kunjungan terhadap Mall Tatura Palu yang menurun disebabkan kalah bersaing dengan Palu Grand Mall (PGM). Ia hanya menyebut akan menghadirkan berbagai rekanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita akan hadirkan berbagai rekanan, dan tentunya akan melobi berbagai investor agar bisa masuk di MTP,” jelasnya.
Segmen MTP juga nantinya tidak akan berpatokan pada kelas menengah ke bawah saja, tapi dengan terobosan baru akan menghadirkan segmen yang menjangkaui semua kalangan.

“Yang pasti kita akan menghadirkan segmen yang berbeda,” jelasnya. WAN/HGA

Komentar

News Feed