oleh

POKJA PENDIDIKAN INKLUSIF, SUSUN REGULASI DAN GRAND DESAIN PROGRAM

SULTENG RAYA – Kelompok Kerja (Pokja) pendidikan inklusif mulai menyusun regulasi dan dilanjutkan dengan penyusunan grand desain program yang akan dijadikan dasar penyelenggaraan di Kabupaten Parmout.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parmout, Adruddin Nur selaku penanggungjawab Pokja pendidikan inklusi kepada Sulteng Raya, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan, pihaknya menjadwalkan lima kali pertemuan untuk penyusunan regulasi, yang dimulai sejak 15 November kemarin dan tiga kali pertemuan lainnya dijadwalkan untuk menyusun grand desain yang dimulai 17 November.

Menurutnya, dengan lahirnya regulasi tersebut maka minimal akan ada satu sekolah setiap jenjang baik PAUD, SD, dan SMP di kecamatan yang menyelenggarakan sekolah inklusif, yang layanan pendidikannya harus memperhatikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, seperti penyiapan aksesibilitas.

Baca Juga :   DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

“Misalnya bidang miring untuk anak yang memakai kursi roda, toilet yang dirancang untuk anak berkebutuhan khusus. Intinya layanan pendidikan disesuaikan agar mereka juga dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Lanjutya, yang paling penting yakni menyiapkan guru berkompeten yang dapat mengajari anak berkebutuhan khusus. Demikian juga dengan kurikulumnya perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

“Semua anak boleh masuk di sekolah umum tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus, tinggal bagaimana layanan khusus diberikan. Maka yang paling penting adalah penyiapan kompetensi guru dan aksesibilitas untuk anak,” jelasnya.

Di menambahkan, pendidikan khusus dan layanan khusus merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional yang membantu individu berkebutuhan khusus untuk mencapai perkembangan potensinya secara maksimal.

Baca Juga :   Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

Dikatakannya, pemikiran kontemporer menyarankan layanan sebaiknya diberikan di lingkungan yang lebih alamiah dan normal, sesuai dengan kebutuhan anak. Dimana kata dia, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non ABK) usia sebayanya atau dapat diterima di sekolah umum.

Sementara itu, dirinya berharap dengan disusunnya regulasi itu, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki dasar hukum untuk penganggaran dan penyelenggaraan. Sedangkan, grand desain dibuat untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi sepanjang 2018-2022.

“Regulasi dan grand desain ini sedang disusun dan digodok oleh tim Pokja. Kita berharap awal Desember dapat disahkan menjadi peraturan Bupati Parmout,” ujarnya. OPI

Komentar

News Feed