oleh

DIKRITIK SBY, Tim Transisi Siap Perbaiki Mekanisme

-Politik-156 views

SULTENG POST – Deputi Tim Transisi, Hasto Kristianto, menuturkan, pihaknya akan menerima semua kritikan yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap tim transisi. Terkait kritikan itu, tim transisi akan memperbaiki mekanime koordinasi.

 

Disampaikan Hasto, sebenarnya pihaknya tidak ada niatan sama sekali untuk mencampuri pemerintahan SBY. Menurut dia, pihaknya hanya ingin meminta data-data, terkait program yang harus dilanjutkan, atau ditambahkan oleh pemerintahan Joko Widodo – JK nantinya.

 

“Kami tanggapi kritik Pak SBY tersebut, kami memahami ini adalah masa pemerintahan periode SBY. Kami (tim transisi) tidak ada niatan sedikit pun untuk mengganggu dan mencampuri urusan pemerintah Pak SBY,” kata Hasto di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu 7 September 2014.

 

Pria yang sekaligus menjabat wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan, justru tim transisi ingin mendukung pemerintahan SBY sekarang ini.

 

Kata dia, bahkan tim transisi Jokowi – JK sudah merumuskan rencana selama tiga bulan ke depan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP).

 

“Memang, kami memahami kritikan yang disampaikan Pak SBY. Tetapi, di sisi lain kami memiliki banyak relawan yang juga ingin terlibat. Pada dasarnya, semua pihak yang terlibat ingin terjun langsung dan mereka melakukannya secara terbuka,” tuturnya.

 

Namun, menurut Hasto, tim transisi akan menegaskan pihak yang memiliki otoritas langsung di tim transisi adalah staf yang ditunjuk Jokowi. Dalam hal ini, diketuai oleh Ketua Tim Transisi, Rini M. Soemarno Soewandi.

 

“Dalam hal koordinasi, kami kini berencana untuk berkomunikasi dengan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) maupun juga Kemenpolhukam, Menteri Perekonomian, kami ingin menertibkan mekanisme koordinasi,” tutur Hasto.

 

Sebelumnya, Presiden SBY menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-JK yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.

 

“Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,” kata SBY pada saat rapat paripurna.

 

Dalam rapat itu, SBY menyatakan pemerintahannya memang berkomitmen membantu presiden terpilih memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak terjadinya transisi pemerintahan pada 2004. Namun, SBY tak setuju adanya proses transisi yang tanpa koordinasi.

 

Melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, SBY meminta Tim Transisi untuk berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. VVN

Komentar

News Feed