oleh

Pemkot-Pengusaha Hasilkan Enam Rekomendasi

-Metropolis-dibaca 304 kali

SULTENG RAYA – Pertemuan antara Pemerintah Kota Palu, dengan puluhan pengusaha guna membahas jam operasi kontainer dalam kota di taman wisata buatan Kampung Kaili menghasilkan enam rekomendasi.

Pertemuan pada Sabtu (4/11/2017) di Kampung Kaili itu dipimpin langsung Wali Kota Palu Hidayat,dihadiri pula Ketua DPRD Kota Palu, Ishak Cae, Komandan Kodim 1306 Donggala, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah dan tim pendamping pemerintah Kota Palu.

Pertemuan itu dilakukan karena munculnya aksi protes dari para buruh atas pemberlakuan jam lalu lintas kontainer dalam kota mulai pukul 24.00 s/d 06.00 Wita.

Enam rekomendasi yang disepakati yakni kontainer tetap masuk dan melintas jalan-jalan tertentu dalam Kota Palu dengan memperhatikan ketentuan waktu yang telah disepakati.

Yaitu pukul 09.00 – 16.00 Wita, kemudian pukul 20.00 – 06.00 Wita.

“Kita mempertimbangkan kepadatan aktivitas masyarakat dan lalulintas mulai pukul 07.00 – 08.00 Wita dan pukul 16.00 – 20. 00 Wita,” kata Hidayat.

Kedua, lalu lintas kontainer mempertimbangkan spesifikasi jalan yang tidak dapat dilalui oleh kontainer, termasuk batas lokasi pergudangan yang nantinya akan ditetapkan oleh Pemkot Palu sebagai lokasi pergudangan.

Ketiga, pembangunan pergudangan membutuhkan investasi dana yang besar, perizinan dan listrik serta waktu pembangunan.
Keempat, tenaga kerja yang di gunakan yakni tenaga di sekitar lokasi pembangunan gudang. Sehingga bila dilakukan pemindahan lokasi gudang, maka akan berdampak sosial.

Kelima, kebijakan stripping yang dilakukan saat ini dinilai tidak efisien serta kerusakan dan kehilangan barang cukup tinggi.
Keenam, adanya diskusi dan kajian yang lebih mendalam ketika membuat kebijakan dan melibatkan semua pihak terkait.
Wali Kota Palu Hidayat menegaskan pertemuan Pemkot Palu dengan para pelaku usaha belum menghasilkan keputusan.

“Saya belum bisa putuskan. Itu nanti hari Senin (6/11/2017), ini berkaitan dengan ketertiban dan keamanan mereka juga,” ungkap Hidayat.
Pemkot Palu masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk operasional kontainer masuk dalam Kota Palu sampai batas waktu akhir Desember.

“Kalau ini kita tarik mundur sampai Desember, ya sampai Desember saja. Keamanan mereka dan masyarakat bagaimana. Ini harus dirapatkan dengan forum komunikasi pimpinan daerah,” katanya.

TELAH LAMA DISOSIALISASIKAN

Menurut Hidayat bahwa aturan tersebut sejak 16 tahun lalu telah disosialisasikan. Hanya saja, para pengusaha tidak mengindahkan aturan tersebut. Padahal, kata dia, telah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2010 sampai 2030.

“Dalam pasal 53 ayat (6), menyebutkan bahwa kasawan pergudangan meliputi wilayah Kelurahan Tondo, Layana Indah dan seluruh wilayah di kecamatan Palu Utara. Jadi, kalau itu menjadi alasan pengusaha, tidak masuk akal menurut saya,” jelas Walikota Palu.

Di lain sisi, beberapa perwakilan pengusaha termasuk Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Palu yang diwakili oleh Wakil Ketua, Faisal Khan, juga meminta agar aturan itu bisa diberikan waktu hingga Januari 2018 diberlakukan. Pasalnya, akibat aturan itu, beberapa barang yang telah disepakatti dengan pihak distributor bahwa sistem pembayaran door to door. Dengan pemberlakuan aturan itu, mengakibatkan pembengkakan pengeluaran bagi para pengusaha.

“Itu adalah alasan klasik bagi saya. Sudah dari dulu aturan itu. Saya berharap kepada pengusaha, khususnya pemilik gudang agar tidak mencari alasan klasik untuk mengurungkan niat Pemkot menarik aturan itu,” jelasnya. ANT/HGA

News Feed