oleh

Temuan BPK RP5,56 Miliar

-Kab. Donggala-dibaca 540 kali

SULTENG RAYA – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Donggala, berindikasi pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan negara. Karenanya, aparat penegak hukum harus segera memeriksa Bupati dan Wakil Bupati Donggala.

Dalam LHP, Tim Auditor BPK Perwakilan Sulteng menyebut bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Kasman Lassa dan Wakil Bupati Vera Elena Laruni dianggap paling bermasalah. Temuan dugaan penyimpangan keuangan daerah di Kabupaten Donggala tahun anggaran 2016 mencapai Rp5,56 miliar.

Sejumlah kalangan pun mengingatkan bahwa temuan BPK dalam laporan keuangan tersebut harusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Pengamat pemerintahan Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr Irwan Waris mengatakan kejanggalan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulteng, seharusnya dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku pimpinan tertinggi di jajaran Pemda Donggala.

“Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti temuan BPK sehingga ada penegakan hukum terkait pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dugaan korupsi dalam masalah ini bisa terungkap dan proses hukum harus jalan,” kata Irwan Waris yang ditemui Sulteng Raya di Palu, Rabu (7/6/2017).

Selain itu, menurut Irwan Waris, temuan BPK juga menjadi bukti kuat tentang lemahnya kontrol dan pengawasan lembaga terkait terhadap penggunaan anggaran daerah. Dalam kondisi seperti ini, menunjukkan bahwa DPRD sebagai lembaga kontrol dan pengawasan sangat tidak efektif mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :   RSUD Pendau dan Polsek Balaesang Buka Gerai Vaksinasi di Tambu

“Lembaga ini seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik terhadap penggunaan keuangan daerah dan membantu kepala daerah memastikan penggunaan dana daerah ini masih on the track atau tidak,” kata Irwan Waris.

Dosen FISIP Untad Palu ini menegaskan, kepala daerah juga dinilai serampangan menggunakan dana daerah. Mestinya, kepala daerah bersinergi dengan lembaga fungsi kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebab, tanpa sinergitas dapat berdampak terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang berujung pada meruguikan daerah.

Irwan juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah preventif dalam menindaki temuan BPK tersebut. Sehingga, dapat meminimalisir praktek korupsi yang merugikan rakyat.

“Dan memang ini kita harus jaga dan kewajiban bersama apakah dana yang dikelolah pemerintah itu dikelolah secara baik. Kalau memang ditemukan seperti itu, harus ada penegakan hukum,” tegasnya.

Berikut beberapa temuan BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Donggala antara lain, temuan volume kelebihan pembayaran sebesar Rp4,9 miliar, temuan jasa konsultan yang masuk kategori kelebihan pembayaran Rp250 juta, temuan pengadaan sebesar Rp364 juta, temuan gaji dan tunjangan serta insentif Rp674 juta. Selain itu ada juga keterlambatan sebesar Rp428 juta. Secara keseluruhan belanja modal Pemda Donggala yang bermasalah ini mencapai Rp6 miliar.

Baca Juga :   POPDA 2021, Kontingen Banggai Borong 7 Emas Cabor Karate

Dari jumlah temuan tersebut, Pemda Donggala baru mengembalikan uang sekitar Rp1 miliar ke kas daerah.
Sejumlah kalangan menilai, temuan BPK terhadap ketimpangan pengelolaan keuangan daerah itu, seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan untuk segera mengusut dugaan praktik korupsi di jajaran Pemda Donggala.

TEMUAN RP24,49 MILIAR

Sementara itu, berdasarkan data resmi BPK Perwakilan Sulteng, terungkap adanya temuan yang signifikan pada realisasi belanja modal dalam pengelolaan keuangan sejumlah kabupaten/kota di Sulteng. Jumlah nilai temuan di sembilan kabupaten/kota yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp24,49 miliar.

“Dari jumlah temuan itu sekitar Rp18,93 miliar atau 77,27 persen berindikasi kerugian daerah,” kata Kepala BPK RI perwakilan Sulwesi Tengah, M Bayu Sabharta, kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di salah satu ruangan kantor BPK RI Sulteng, Rabu (31/5/2017).

Di Kota Palu ditemukan Rp3,6 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah. Dari jumlah itu baru sekitar Rp1 miliar yang dikembalikan.

Sedangkan di Kabupaten Tojo Unauna juga ada temuan sekitar Rp3 miliar lebih. Namun, sampai sekarang uang sebanyak itu sudah dikembalikan ke kas daerah.

Menurut Bayu, permasalahan pada belanja modal adalah pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Kemudian pemahalan harga yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan
“Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar yang terdapat dalam kontrak. Hal itu disebabkan lemahnya pengendalian dari para PPK dan pengguna anggaran,” katanya.

Baca Juga :   Seorang Siswa SMK Al Amin Wani Dua Takut Disuntik Vaksin

Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan pemantauan BPK, posisi sampai semester II tahun 2016 menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut di semua kabupaten-kota baru mencapai 54,83 persen. BPK menilai hal itu masih belum memuaskan.

Yang perlu disadari menurut Bayu, adalah efektifitas hasil pemeriksaan, yaitu penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Bukan banyakn ya temuan atau nilai temuan, Karenanya, BPK mengharapkan komitmen yang tinggi dari para bupati dan wali kota serta inspektur untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Bayu menambahkan, kerja keras dan komitmen itu dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan action plan yang telah disusun. Dengan kerja keras dan disiplin tinggi dapat mewujudkan perubahan sistemik, dan akan membantu pemerintah daerah meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan.

“Kalau rekomendasi yang diberikan BPK tidak ditindak lanjuti dengan aksi selama 30 hari setelah menerima hasil pemeriksaan, aparat penegak hukum dapat turun menanganinya. Selama 30 hari itu diberikan kesempatan untuk memperbaikinya,” kata Bayu. RAF/ENG

Komentar

News Feed