oleh

Berdalih Kontrak Prinsipal

-Kota Palu-dibaca 431 kali

SULTENG RAYA – Organization Manager (OM) CV Aneka Jaya (AJ) berdalih menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kepada pekerja/buruh, karena sistem kontrak dengan Perusahaan Prinsipal menerapkan kontrak per tahun.

“Kami menerapkan PKWT kepada pekerja/buruh di perusahaan, karena kami dengan prinsipal kontraknya per tahun,” jelas OM CJ, Nurul saat mengikuti sidang mediasi I/klarifikasi di ruang sidang Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Kamis (20/4/2017).

Nurul mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya bahkan digantung oleh perusahaan prinsipal terkait dengan perpenjangan kontrak.

“Perusahaan prinsipal seperti, Mayora Group Brand dan Frisian Flag Indonesia masih menggantung perpanjangan kontrak dengan CV AJ,” kata dia.

Baca Juga :   Sebulan Terakhir, Harga Minyak Goreng Kemasan Naik

Dia mengatakan, bahwa perusahaan prinsipal bebas mencabut kontrak kapan saja saat mereka mau untuk mencabut kontraknya.

“Sistem SP juga digunakan oleh perusahaan prinsipal. Kalau sudah tiga kali SP, maka mereka bebas menarik kontraknya dnegan CV AJ. Mekanisme kontrak CV AJ dengan pihak perusahaan prinsipal adalah hanya sembilan bulan kotrak, karena tiga bulan adalah evaluasi,” dalihnya.

Dalam mediasi tersebut, pekerja/buruh yang berselisih didampingi oleh kuasa hukum DPD FSPNI mengajukan tuntutan sesuai dengan rincian secara normatif, sebesar Rp12 juta per orang dari tiga orang yang menuntut.

Sementara itu, mediator sidang Abdul Salam mengatakan bahwa penerapan kontrak yang ada di CV AJ memang sudah wajar. Karena melihat kondisi kontrak yang dilakukan dengan pihak prinsipal.

Baca Juga :   PERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW, LPKA Palu Harap Andik Dapat Meneladani Akhlak Rasullullah

“Perusahaan yang kelas kakappun di Kota Palu banyak yang masih menggunakan kontrak. Sehingga dia mengharapkan agar pekerja/buruh harusnya bersukur mendapatkan perusahaan yang telah memberikan upah UMK. Sedangkan Perusahaan Freefort saja, direktur utamanya masih dikontrak, yang notabenenya menurpakan perusahaan mineral terbesar. Bagaimana dengan distributor barang,” kata dia.

Salam juga menilai bahwa tuntutan DPD FSPNI Sulteng yang memakai pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

“Pasal 59 itu saat sedang dibahas diberbagai kalangan. Karena jenis pekerjaan yang disebutkan di dalamnya tidak terinci. Dimasksud dengan pekerjaan sementara waktu tidak ada penjelasan kongkritnya,” ucapnya. HGA

Komentar

News Feed