oleh

Berutang Rp19 Juta

SULTENG RAYA – Pengadaan seragam petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Parmout bermasalah dan diduga dimainkan mantan Kasi Penanggulangan Kebakaran, Abd Hair.

Hal itu terungkap saat pemilik usaha menjahit yang enggan menyebutkan namanya menagih utang pengadaan seragam yang sudah setahun belum dibayarkan senilai Rp19 Juta lebih kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Padahal, utang dari pengadaan seragam yang menggunakan anggaran swakelola Damkar tersebut ketika masih melekat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dengan total dana sekitar Rp50 Juta lebih.

Bahkan, informasi yang dihimpun media ini juga menyebutkan bahwa anggaran swakelola yang diperuntukan bagi pengadaan seragam petugas Damkar pada 2016 lalu, telah dicairkan. Tidak hanya itu, seragam PDL petugas damkar tersebut, juga tidak dalam kondisi lengkap.

Baca Juga :   Pemda Parmout Gelar Pelatihan KHA untuk Percepatan KLA

Kasat Pol PP Kabupaten Parmout, Jhoni Tagunu kepada Sulteng Raya di ruang kerjanya, Rabu (12/4/2017) mengaku tidak dapat memberikan keterangan panjang lebar terkait hal itu.

Pasalnya, persoalan itu terjadi saat Damkar masih melekat di Dinas PUPRP pada 2016 lalu. Sedangkan, Damkar melekat di Satpol PP baru ditetapkan pada 2017 awal 2017 ini.

Namun, utang itu diketahui ketika pemilik usaha menjahit mendatanginya dan memperlihatkan kuitansi penagihan utang pengadaan seragam petugas Damkar senilai Rp19 Juta lebih.

“Tetapi, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena persoalan itu terjadi ketika Damkar masih menyatu dengan Dinas PUPRP. Hanya saja, menurut pemilik usaha menjahit itu, bahwa ketika dihubungi yang bersangkutan mengaku kalau kantor tempat ia bekerja telah lepas tangan dalam persoalan itu dan dirinya tengah berusaha mencari dana untuk membayar sisa hutang senilai Rp19 Juta lebih tersebut,” akunya.

Baca Juga :   Kejari Parmout Lakukan Restorative Justice Tiga Perkara Pidana

Berbeda dengan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parmout, Zulfinasran yang mengaku sudah lama mendengar persoalan tersebut. Kata dia, silahkan tanyakan langsung kepada mantan Kasi Penanggulangan Kebakaran Damkar, Abd Hair.

“Saya sudah dengar soal itu karena ada yang laporkan. Jadi, silahkan tanyakan langsung kepada yang bersangkutan,” ujar Zulfinasran singkat.

Sementara itu, Abd Hair yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, bahwa seragam petugas Damkar tersebut melalui pengadaan barang dan jasa.

Ia menjelaskan, pada saat pembicaraan awal, pemilik usaha menjahit menyampaikan bahwa harga sepasang seragam petugas Damkar hanya senilai Rp246 ribu. Namun, ketika pemilik usaha menjahit menyerahkan nota tagihan, harganya berubah menjadi Rp256 ribu per pasang.

Baca Juga :   Kejari Parmout Lakukan Restorative Justice Tiga Perkara Pidana

Sementara, jumlah anggaran yang dilaporkan untuk pengadaan seragam tersebut per pasangnya berdasarkan kesepakatan awal senilai Rp246 ribu. Hanya saja, karena pengadaan seragam telah selesai, sehingga perubahan harga per pasangnya tetap diterima dan akan dilunasi.

“Saya tetap akan lunasi hutang tersebut secara pribadi karena sudah terlanjur adanya perubahan harga per pasangnya. Seragam petugas damkar teraebut juga bukan pengadaan, melainkan hanya semacam swakelola saja,” tandasnya. ROY

Komentar

News Feed