oleh

Calon Pimpinan Bawaslu RI

-Politik-dibaca 297 kali

SULTENG RAYA – Calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo akan fokus dalam penguatan kualitas pengawas pemilu yang berada di tempat pemungutan suara (TPS) karena banyak gugatan pemilu terkait dengan hasil perolehan suara.

“Ke depan saya akan fokus lakukan penguatan SDM pada peningkatan pengawasan di lapangan dan TPS. Hal itu karena masalah yang ditemukan dan banyak digugat terkait kemurnian hasil perolehan suara sehingga menjadi fokus program utama,” kata Ratna dalam uji kelayakan calon komisioner Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (4/4/2017)

Dia mengatakan peningkatan kemampuan SDM pengawasan nasional harus dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis sehingga memudahkan dalam pemantauannya.

Ratna menilai kerja konvensional harus digabungkan dengan teknologi informasi yang ada misalnya penyusunan alat kerja pengawasan dengan membuat aplikasi penghitungan di tiap TPS.

“Sehingga perjalanan proses rekapitulasi suara yang panjang akan diawasi terkait potensi perubahan jumlah perolehan suara,” ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan terkait regulasi merupakan hal penting dalam tata kelola pemilu di Indonesia seperti tata kelola pengawasan pemilu.

Menurut dia, peraturan Bawaslu sebagai tindak lanjut UU Pemilu akan menjadi pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu agar tidak terjadi penyelewengan.

“Perlu harmonisasi dan sinkronisasi mengikuti perkembangan hukum pemilu. Seluruh aturan Bawaslu menjadi pedoman dalam lakukan tugas pengawasan sehingga perlu sosialisasi termasuk terhadap pemangku kepentingan agar memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu,” ujarnya.

KOMITMEN TINDAK POLITIK UANG
Ratna Dewi Pettalolo menilai politik uang masih marak terjadi sehingga dirinya berkomitmen menindak pelakunya dengan pembuatan regulasi dan pengawasan yang ketat.

“Politik uang itu menyangkut tahunan yang masih marak. Kita ada semangat yang bisa dilakukan, misalnya, diskualifikasi pasangan calon yang lakukan politik uang,” kata Ratna, yang juga Ketua Bawaslu Sulteng ini.

Hal itu menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengenai pemahaman calon komisioner Bawaslu terkait makna politik uang dan apakah pernah berpikir itu sebuah bentuk sedekah.

Menurut Ratna, perlu ada perbaikan dari sisi regulasi dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi munculnya politik uang.

Dia mengatakan, nantinya jika ada praktik politik uang yang terbukti terstruktur, sistematis dan massif maka Bawaslu akan melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut.

Pada sesi pertama uji kelayakan calon komisioner Bawaslu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf dan menguji lima calon komisioner Bawaslu, yaitu Abhan, Abdullah, Ratna Dewi Pettalolo, Mohammad Nadjib dan Fritz Edward Siregar. ANT/WAN

Komentar

News Feed