oleh

DPRD Kota Palu

SULTENG RAYA – Seluruh fraksi di DPRD Kota Palu akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palu tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman menjadi peraturan daerah pada sidang Paripurna di ruang sidang utama, Selasa (4/4/2017).

Sidang yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Palu, Iqbal Andi Magga tersebut dihadiri oleh asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu, Ridwan Karim serta sejumlah perwakilan SKPD di jajaran Pemkot Palu.

Meski menerima Ranperda tersebut, namun sejumlah fraksi memberikan masukan dan saran kepada Pemkot Palu untuk memaksimalkan penerapan Perda tersebut. Fraksi PDI Perjuangan misalnya, melalui juru bicaranya Sophian R Aswin berharap agar Pemkot harus menyiapkan hal-hal yang menyangkut dengan dampak dari adanya perubahan nama jalan, misalnya dapat menggratiskan pengurusan pergantian identitas warga yang terkena dampak perubahan identitas alamat yang ada di KTP atau identitas lainnya.

Baca Juga :   Pemkot Harus Punya Peta Wilayah Rentan Covid-19

Ketua Komisi C tersebut juga menyarankan agar nama jalan yang akan dilakukan perubahan agar tidak menghilangkan nama jalan sebelumnya.

“Misalnya nama sebelumnya dari nama sayur-sayuran atau buah-buahan yang memakai bahasa Indonesia yang akan diganti menjadi bahasa kaili agar tetap mencantumkan keduanya di papan nama jalan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memberikan edukasi,”ujarnya.

“Fraksi PDIP juga menyarankan kepada Pemerintah Kota Palu agar mengidentifikasi nama-nama yang dianggap sebagai pahlawan daerah atau orang-orang yan telah berjasa terhadap Kota Palu,”ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Armin mengatakan bahwa materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus diarahkan pada tujuan penertiban jalan, bangunan dan taman yang sudah ada.

Baca Juga :   Disupport Yamaha, Sapma Trail Adventure Sukses

“Dalam imlementasi ranperda ini, sekali lagi kami dari Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa penting untuk memikirkan dampak dari terjadinya perubahan.

Khususnya bila terjadi pergantian nama jalan harus memikirkan identitas kependudukan masyarakat yang telah ada,’ujar dia.

“Hal ini kami sampaikan mengingat data kependudukan masyarakat dalm benuk KTP adalah seumur hidup. Artinya akan memungkinkan terjadinya komplen dari masyarakat karena pengulangan pembiayaan untuk mengurus identitas kependudukan,”ujar dia. WAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed