oleh

Hidayat Lamakarate, Wakil Gubernur Sulteng?

-Kota Palu-dibaca 782 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Pengamat Politik Slamet Riadi memprediksi Hidayat Lamakarate bakal melenggang mulus menjadi Wakil Gubernur Sulteng mendampingi gubernur Longki Djanggola.

Hal tersebut ia kemukakan saat dimintai tanggapan soal dua nama calon wakil gubernur yang di ajukan partai pengusung.

Menurut Dekan Fisip Universitas Tadulako ini, dari kedua calon yang muncul berdasarkan hasil kesepakatan ditingkat partai pengusung. Secara politik serta rekam jejak dalam menjalankan pemerintahan, sosok Hidayat Lamakarate mempunyai skill untuk duduk mendampingi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola.

“Dengan melihat realitas politik saat ini. Saya melihat yang lebih menonjol itu adalah pak Hidayat, karena kita juga melihat dari sisi kapabilitasnya yang memang sudah mempunyai pengalaman di pemerintahan sebelumnya,” katanya.

Dalam menjalankan pemerintahan, tentunya Gubernur Sulteng Longki Djanggola, sangat membutuhkan partner kerja yang sejalan dalam menjalankan visi misinya.

“Tentunya pak gubernur ingin mencari orang-orang yang bisa membantu mereka, utamanya dalam aspek pengawasan, koordinasi dengan SKPD. Nah saya kira, pak Hidayat ini memang tidak bisa lagi diragukan dari sisi kapabilitasnya,” jelasnya.

“Karena pak Hidayat ini sudah pernah menjadi pejabat Bupati dan Walikota, saya kira tidak ada salahnya kalau pak Hidayat ditetapkan sebagai wakil gubernur pengganti pak Sudarto.

Baca Juga :   Peduli Lingkungan, Sejumlah Komunitas Tanam Mangrove di Pantai Dupa

Saya kira itu juga sudah di pertimbangan pak gubernur sebagai User sehingga dia lebih mendorong pak hidayat untuk mendampinginya,” katanya lagi.

HARUS TAAT ATURAN
Namun, Hidayat Lamakarate juga harus berani mengambil langkah untuk mundur dari PNS saat dirinya di ajukan sebagai salah satu kandidat wakil gubernur berdasarkan aturan yang ada.

Ketua Komisi I Sri Indranigsi Lalusu menegaskan para cawagub yang maju harus taat pada aturan-aturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya polemik.

“Kepada para calon yang ingin maju harus menaati aturan, kalau misalnya mau lanjut yang dari pihak PNS, konsisten lepas PNS, kalau tidak, tetap PNS. Sama juga utusan dari partai, kalau anda mau maju anda harus selesaikan di internal partai pengusung terlebih dahulu,” kata Sri Indraninsi Lalusu, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, ketika partainya masuk menjadi salah satu partai pengusung, dirinya siap maju dalam pengusungan dua nama tersebut, hanya saja berdasarkan undang-undang yang ada bahwa partai pendukung harus mendahulukan partai pengusung.

Baca Juga :   Pemerintah Kelurahan Losel Manfaatkan Sudut Jalan Jadi Standing Flower

“Seandainya kita adalah salah satu partai pengusung, tentunya saya siap maju, tapi karena undang-undang yang mengatur pengusung dulu baru pendukung.

Jadi saya kira ini perlu ada pertimbangan untuk betul-betul bagaimana kita tetap mengacu pada aturan, karena kalau ini diatur sesuai dengan regulasi, saya meyakini pasti tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang signifikan nantinya,” bebernya

Senada dikatakan oleh anggota Pansus Penjaringan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabi. Dia mengatakan bahwa calon wakil gubernur yang berstatus PNS sudah harus mundur saat yang bersangkutan diajukan sebagai calon wakil gubernur.

Poltisi PAN ini mengatakan bahwa surat pengunduran diri harus disertai surat keterangan yang menjelaskan bahwa benar pengajuan pengunduran diri sudah diterima atau disetujui oleh Gubernur dan sementara diproses kemudian di ajukan ke DPRD.

“Surat pengunduran diri itu tidak bisa ditarik Kembali setelah di tetapkan dalam rapat Paripurna DPRD,” ujarnya.

Namun, Rusli mengatakan khusus calon yang berstatus PNS akan mendapatkan hak Pensiun apabila telah mencapai Masa Kerja 20 tahun dan usia 50 Tahun.

Selain itu, berdasarkan aturan dalam menyepakati dua nama calon ditingkat partai pengusung harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris masing-masing partai pengusung.

Baca Juga :   JESS Palu Optimistis Sukseskan Pendampingan KTH Dampelas-Tinombo

“Ketika salah satu partai pengusung apakah ketua atau sekertarisnya tidak bertanda tangan. Maka tentu gubernur jangan mengajukan dua nama calon tersebut, karena salah satu partai pengusung abstain dalam pemilihan.

Tapi perlu diketahui bahwa yang beredar dimedia bahkan informasi yang didapatkan hanya seorang salah satu dari partai pengusung yang bertanda tangan,” ujarnya.

“Nah secara yuridis dia harus dua, yakni ketua dan sekertaris, dan hal tersebut diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Jadi setiap kegiatan apa pun ketua dan sekertaris bertanda tangan, apalagi menyangkut kesepakatan dua nama cawagub, olehnya kita perlu hati-hati jangan sampai hal ini menjadi bola liar,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada Pemilihan Gubernur 2015 lalu, Pasangan Gubernur Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sudarto diusung oleh 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Kemudian didukung oleh dua parpol yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. HYT/WAN

Komentar

News Feed