oleh

Dialog Pergerakan, Pasang Surut Perpolitikan di Sulteng

-Kota Palu-dibaca 573 kali
SR Ads

SULTENG RAYA- Aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulteng kembali menggelar dialog pergerakan dengan tema napak tilas politik dan masa depan bangsa, yang berlangsung di Kedai Kopi Radja Jalan Jenderal Katamso, Ahad (26/2/2017) malam.

Dalam dialog pergerakan itu, diisi oleh tiga pembicara diantaranya, Anggota DPR RI Dr.

Supratman Andi Agtas, SH, MH, dan Akademisi Unismuh Palu Drs. Ahmad Rasyid, S.Sos, M.Si.

Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PPI Sulteng Syarif Harun mengatakan, lima bulan terakhir ini perpolitikan di Indonesia mengalami pasang surut. Hal itu juga dialami oleh perpolitikan di Sulteng, dimana catur demokrasi elit-elit politik, sudah bergeser dari substansi dan tanggungjawab demokrasi itu sendiri, pertikaian berulang-ulang seakan telah menjadi keharusan tampilan buat mencapai popularitas, maka tak heran jika sebagian besar elit kekuasaan saat ini hanya berprinsip politik untuk hidup padahal seharusnya hidup untuk politik karena disitu ada nilai luhur yang patut dipertahankan.

“Gambaran bangsa besar ini tak mampu melepaskan bayang-bayang hegemoni kultur kekuasaan lama, yaitu dinasti dan oligarki politik, ironisnya sadar atau tidak kultur politik lama tersebut semakin kuat bahkan semakin menancapkan power-nya melalui aliansi cair, termasuk upaya rasionalisasi kebebasan pers sebagai tempat menuangkan gelak tawa yang perlu ditinjau kebenaran, kenyataan dan keasliannya,” kata Syarif Harun dalam pandangan politiknya di dialog itu.

Baca Juga :   Ninik Rahayu: Kemerdekaan Pers Harus Ditopang Dua Pilar Penting

Lanjut Penulis Sulteng itu, dinasti politik tak saja sempat bersinar di era orde baru, selama 32 tahun tapi di era reformasi sempat mampir 10 tahun lamanya dengan cara dan tampilan beda, tapi visinya sama pada konsepsi tujuan oligarki pada umumnya, bahkan semakin modern. Tapi kumpulan anak bangsa moderat paham sehingga keyakinan atas demokrasi dewasa ini membutuhkan gerak visioner, integritas dan kualifikasi politik obyektif sebagai basis moral kerakyatan yang sekaligus mencerahkan umat.

“Tahun ini bukan saja momentum degradasi trust atas dinasti santun yang sepuluh tahun terakhir menggerogoti negeri melalui teras kekuasaan. Syarat dan tahapan kerapuhan sementara menunggu peresmian pembubaran dengan terlebih dahulu melakukan semedi familikrasi di bukit gelap nan sepi. Seharusnya kehadiran orang muda yang miliki kualitas, kapabilitas, dan intgeritas di kancah perpolitikan nasional hingga daerah mampu memberi warna dan semangat baru, tapi sayangnya agenda itu belum merata, belum menjadi ikon penting dalam politik kekuasaan. Malah sebaliknya malah mengambil jalan pintas, dan pada akhirnya menambah kebobrokan demokrasi dan deretan puritanisme politik di Indonesia,” lanjut aktivis yang sudah tujuh tahun berkecimpung dalam dunia pergerakan itu.

Baca Juga :   PT Kuatkan Putusan PN, Dharma Gunawan Kasasi

Sementara itu, Supratman Andi Agtas mengatakan, untuk mewujudkan cita-cita maka dilakukan dengan gerakan untuk membangun bangsa. Pada khususnya melihat isu sentral hari ini yang terfokus pada bagaimana mewujudkan pasal 33 UUD 1945 sebagai representasi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, yang menarik dari itu, bagaimana memandang politik sebagai demokrasi.

“Demokrasi merupakan karakter bangsa ini. Kekisruhan perpolitikan indonesia beberapa tahun belakangan meremuk redamkan optimisme kita. Kira benar bahwa kekisruhan ini tidak terlepas dari ragam perbedaan. Berangkat dari perbedaan, saya menekankan ciri khas dari demokrasi adalah adanya perbedaan. Hanya itu ciri khas demokrasi. Jika semuanya sama, otomatis tidak ada demokrasi,” ucap Politisi Gerindra Sulteng itu.

Selaras dengan demokrasi, pembicara lainnya Ahmad Rasyid berpandangan, perpolitikan selalu diwarnai dengan pergulatan organisasi-organisasi. Bagaimana para organisasi-organisasi berbasis agama, golongan dan ideologi melahirkan watak-watak generasi dengan segudang kekeliruan. Dibalik itu, yang menjadi adagium hari ini yakni berkembangnya ideologi komunis.

Sehingga perkembangan ini mengantarkan kita pada sejarah masa lalu dimana pada saat itu banyak ulama-ulama yang dibantai oleh pengikut ideologi tersebut.

Baca Juga :   Peduli Lingkungan, Sejumlah Komunitas Tanam Mangrove di Pantai Dupa

“Hari ini telah kita merasakan lahirnya kekisruhan antara freeport dan pemerintah. Dalam perspektif sosial kerakyatan, saya setuju jika pemerintah harus mengambil kekayaan rakyat yang sudah diambil oleh perusahaan besar tersebut. Harus ada gerakan mendukung pemerintah. Selain itu, yang menarik diperbincangkan, politik bukanlah hal yang perlu ditakuti. Politik mesti dibangun lewat kampus-kampus. Perbedaan politik kampus dan partai, politik kampus adalah politik normatif. Sedangkan partai adalah politik praktis. Tapi, yang harus ditanam dalam diri kita, bawah politik harus dijadikan senjata melawan pengaruh politik, terutama kapital yang sudah mengakar ke elit-elit politik,” tutur dosen FISIP Unismuh Palu itu.

Hal senada juga disampaikan ketua DPD IMM Sulteng Kamarudin, dirinya berpendapat, dialog bukan sekadar ajang untuk melakukan refleksi atas problematika bangsa yang kian hari menemui titik jenuh kemunduran, sehingga rakyat, aktivis, pemuda dan mahasiswa sudah cukup prihatin.

“Ini menjadi kewajiban setiap anak bangsa sehingga kami, IMM dan PPI tak miliki spirit mundur apalagi berhenti buat membicarakan, mewacanakan, dan menggerakan perbaikan yang diakibatkan proses kegaduhan percaturan politik tak bermoral sehingga mempengaruhi lahir, tumbuh dan berkembangnya dehumanisasi,” jelas Amar sapaan akrabnya di kalangan aktivis Sulteng. YAT

Komentar

News Feed