oleh

Kembalikan Jabatan Emma Sukmawati

-Kota Palu-dibaca 604 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Komisi A DPRD Kota Palu akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Palu yang menonjobkan mantan Kadis Kesehatan Emma Sukmawati. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi A, Bernadeth L Salatta kepada media ini, Senin (27/2/2017).

Menurut Bernadeth, pemanggilan BKD dalam rangka meminta keterangan terkait adanya surat yang berasal dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor B-431/KASN/2/2017 yang meminta kepada Walikota Palu untuk meninjau kembali kembali SK Walikota Palu dalam pengangkatan tujuh kepala SKPD di lingkup Pemkot Palu karena penetapan dan pengangkatan pimpinan tinggi pratama hasil pemeriksanaan seleksi terbuka tidak sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 serta tidak sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 13 tahun 2014.

Baca Juga :   CEGAH PEREDARAN NARKOBA, BNN Kota Palu Lakukan Sosialiasi di Lembaga Pendidikan dan Pemerintah

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KASN Sofian Effendi juga meminta Kepada Walikota mengembalikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama untuk dikembalikan sesuai dengan job target seleksi terbuka diawal sebagaimana direkomendasikan oleh KASN.

KASN juga meminta agar menempatkan kembali Emma Sukmawati ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang relatif tidak berbeda dengan tugas dan fungsi semula atau jabatan struktural lain yang esselonnya setara. Selain itu, Pemkot juga diminta agar melakukan penataan ulang jabatan pimpinan tinggi pratama di Kota Palu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KASN.

Jika hal itu tidak dilakukan maka Pemkot Palu terancam akan mendapatkan sanksi berupa pemblokiran sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). Keputusan KASN tersebut diambil setelah adanya laporan pengaduan masyarakat pada Tanggal 5 januari 2017 yang lalu. Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di Pemkot Palu dan pengisian perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. WAN

Baca Juga :   Wawali Palu Dorong IMM Bersinergi Sukseskan Program Pemkot Palu

Komentar

News Feed